KATANDA.ID, Palembang – Majelis hakim menolak perlawanan atau eksepsi dari advokat terdakwa Edison, Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi atas kasus dugaan suap pengondisian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kabupaten Muara Enim.
Pembacaan putusan sela ini dibacakan langsung majelis hakim yang diketuai hakim Sangkot Lumban Tobing SH MH, di PN Tipikor Palembang Kamis (12/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Edison, Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi.
“Menyatakan perlawanan terdakwa Edison, Fika dan di cory tidak diterima dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara dan pembuktian pokok perkara,” tegas hakim.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Surya Dharma Tanjung SH dan Tim mengatakan pihaknya akan melanjutkan proses persidangan, sebagaimana dakwaaan, alat bukti keterangan saksi 79 orang.
“Namun dalam pemeriksaan saksi nanti hanya akan dihadirkan sebanyak 25 orang saksi, ahli 3 orang, barang bukti 241, diantaranya terdapat barang bukti elektronik, surat, dan keterangan terdakwa,” pungkasnya.
Jonatan Sirait SH, Sehan Zihantara SH, Penasihat Hukum Edison mengatakan bahwa kliennya tidak pernah memerintahkan dan mengetahui pemberian janji atau hadiah ke BPK RI guna mengubah penilaian LHP BPK
“Kami akan buktikan klien kami telah melakukan semua terkait LHP Pemkab Muara Enim sesuai prosedur tanpa adanya niat jahat,” ujarnya.
Dia juga mengatakan akan membuktikan jika tiap pertemuan kliennya dan pihak BPK merupakan pertemuan secara resmi, tidak ada pemberian janji hadiah untuk mengubah LHP BPK. “Selain itu, tidak ada satupun yang menghubungkan klien kami dengan aliran dana terutama transaksi keuangan terkait dana 500 juta yg dipermasalahkan,” tutupnya. (DN)
