Enam Saksi Diperiksa dalam Sidang Dugaan Korupsi Proyek Perkim dan Disdik PALI

KATANDA.ID, Palembang – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menghadirkan enam orang saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengondisian pekerjaan konstruksi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.

Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Pitriadi SH MH tersebut, terungkap sejumlah keterangan saksi terkait pelaksanaan proyek.

Perkara ini menjerat lima terdakwa, yakni Sephy Hendika, Ardi, dan Arif yang merupakan aparatur sipil negara (ASN), serta dua terdakwa dari pihak swasta, Subela dan Yusrizal.

Dalam keterangan saksi Budi Hoiru mengaku mengetahui adanya enam kegiatan yang berkaitan dengan pokok pikiran (pokir) yang masuk ke Dinas Perkim.

Namun, ketika ditanya mengenai siapa pejabat pembuat komitmen (PPK) yang menangani keenam kegiatan tersebut, Budi mengaku tidak mengetahuinya.

“Kurang tahu kalau kepala PPK-nya,” ujar saksi.

Budi juga membantah pernah menerima uang dari enam kegiatan tersebut.

“Tidak,” jawabnya saat ditanya apakah pernah mendapatkan uang dari kegiatan dimaksud.

Bahkan, saksi secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelaksanaan enam kegiatan tersebut.

“Terus terang saya sama sekali merasa kecewa terhadap enam kegiatan ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam surat dakwaan, JPU menguraikan dugaan pengondisian terhadap 10 paket proyek konstruksi yang tersebar di lingkungan Dinas Perkim dan Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.

Dalam dakwaan tersebut, Subela diduga bertindak seolah-olah sebagai direktur CV Nengkoda Jaya. Bahkan, Subela disebut memalsukan tanda tangan direktur perusahaan tersebut untuk melaksanakan enam paket proyek konstruksi.

Enam paket pekerjaan itu terdiri dari lima proyek drainase di lingkungan Dinas Perkim Kabupaten PALI dan satu paket rehabilitasi ruang kelas di SDN 13 Penukal.

Dalam pelaksanaannya, Subela didakwa bekerja sama dengan Sephy Hendika selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkim untuk lima proyek drainase.

Sementara pada proyek rehabilitasi ruang kelas SDN 13 Penukal, Subela disebut bekerja sama dengan Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.

JPU juga menguraikan dugaan pemberian imbalan atau fee kepada kedua terdakwa yang menjabat sebagai PPK tersebut.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten PALI sebagaimana tercantum dalam dakwaan, pelaksanaan enam paket proyek yang dinilai tidak sesuai kontrak tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp576 juta.

Selain itu, JPU mengungkap dugaan penyimpangan pada empat paket proyek konstruksi lainnya yang dikerjakan terdakwa Yusrizal selaku rekanan.

Keempat proyek tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp332 juta.

Dengan demikian, total kerugian keuangan negara berdasarkan uraian dakwaan JPU dalam perkara 10 paket proyek tersebut mencapai lebih dari Rp904 juta.

Atas perbuatan yang didakwakan, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikaitkan dengan Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (DN)

Pos terkait