KATANDA.ID, Palembang – Kualitas pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan anggaran, tetapi juga kompetensi tenaga kerja yang mengerjakannya. Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai standar mutu dan mengutamakan keselamatan, Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar pelatihan dan sertifikasi bagi 230 tenaga kerja konstruksi.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 9–10 November 2026, di halaman Kantor Dinas PUPR Kota Palembang tersebut menyasar tenaga konstruksi jenjang 1 hingga 6 untuk kualifikasi operator dan teknisi analis.
Pembukaan kegiatan dilakukan langsung Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam, Senin (9/11/2026).
Dalam sambutannya, ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan serius dan disiplin sehingga materi serta pembekalan yang diberikan dapat diterapkan dalam pekerjaan di lapangan.
Menurutnya, sertifikat kompetensi yang diperoleh peserta bukan sekadar dokumen formal, melainkan menjadi bekal penting untuk meningkatkan profesionalisme, menjamin keselamatan kerja, sekaligus memperluas kesempatan mendapatkan pekerjaan.
“Pelatihan dan uji kompetensi ini harus diikuti dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Sertifikat yang Bapak/Ibu peroleh merupakan bekal untuk bekerja lebih aman dan profesional, serta membuka peluang kerja yang lebih luas,” ujar Prima Salam.
Ia juga mengharapkan para penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi di Kota Palembang dapat memprioritaskan tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan.
Selain kompetensi teknis, Prima Salam turut menekankan pentingnya penerapan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja konstruksi.
“Kami berharap para pekerja memahami K3 dan terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palembang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Yudha Fardyansah menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sekaligus jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih, kompeten, dan memiliki sertifikat keterampilan resmi.
Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja konstruksi terampil di lapangan cukup besar, bahkan mencapai ribuan orang. Namun, jumlah pekerja yang telah memiliki sertifikasi kompetensi resmi masih relatif terbatas.
“Undang-undang mengharuskan tenaga kerja terampil maupun petugas K3 memiliki sertifikasi. Dengan sertifikasi ini, kita dapat memastikan seluruh pembangunan di Kota Palembang berjalan sesuai target teknis, mutu pekerjaan terjaga, dan standar keselamatan kerja dapat diterapkan secara optimal,” jelas Yudha.
Ia merinci, dari total 230 peserta yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi, terdapat empat bidang jabatan kerja yang menjadi sasaran, yakni 50 peserta Tukang Pasang Atap Baja Ringan, 50 peserta Tukang Pasang Batu dan Plester, 50 peserta Mandor Bangunan Gedung, serta 80 peserta Supervisor K3 Konstruksi.
Besarnya jumlah peserta pada bidang Supervisor K3 Konstruksi menjadi salah satu perhatian khusus. Hal ini dilakukan untuk memperkuat penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap proyek pembangunan, sehingga risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan.
Yudha menambahkan, kegiatan tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR.
Program peningkatan keterampilan dan sertifikasi tenaga konstruksi ini juga bukan kali pertama dilaksanakan. Sebelumnya, Dinas PUPR Palembang telah menjalankan program serupa melalui kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pakjo Palembang bagi warga binaan. Program tersebut bertujuan memberikan keterampilan sebagai bekal bagi mereka ketika kembali ke tengah masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan kali ini turut melibatkan narasumber dan asesor kompeten dari sejumlah instansi, di antaranya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) K3, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang, serta mitra teknis lainnya.
“Kami berharap melalui kegiatan ini semakin banyak tenaga kerja konstruksi di Kota Palembang yang memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi. Dengan demikian, kualitas pekerjaan konstruksi semakin baik, keselamatan pekerja lebih terjamin, dan pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tutup Yudha. (*)
