Aksi 11 April, Cipayung Plus Kota Palembang Sampaikan Enam Rekomendasi

KATANDA.ID, Palembang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bersama Cipayung plus Kota Palembang menyampaikan aspirasi terkait isu nasional yang berkembang, Senin (11/4/2022).

Dalam pernyataan pers yang diterima katanda.id, HMI dan Cipayunh mengatakan, Indonesia adalah negara yang menjungjung tinggi demokrasi dan menganut sistem pemerintahan Presidensil, dan bentuk Negara kesatuan. Bentuk pemerintahan republik berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala
pemerintahan yang tertuang pada pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Begitu pun masa jabatan presiden setelah reformasi hanya bisa dipegang selama 2 (dua) priode berturut-turut oleh presiden yang sama sesuai Pasal 7 UUD 1945 setelah diamandemen.

Bacaan Lainnya

Namun diawal tahun 2022, Indonesia beredar isu tentang
perpanjangan masa kekuasaan presiden menjadi 3 (tiga) periode dan penundaan Pemilu 2024. Tercatat ada Tiga Menteri dari kabinet Indonesia maju yang mendeklarasikan dukungan 3 periode kekuasaan presiden dan beredar pula isu 34 pimpinan pemerintah daerah siap deklarasikan dukungan 3 Periode tersebut.

Hal ini sangat inkonstitusional serta menjadi polemic dimasyarakat. Selain itu, Indonesia sedang mengalami masa endemi Covid-19, ini momentum untuk bagaimana nengara indonesia untuk bangkit dari keterpurukan dan krisis yang terjadi akibat pandemic covid 19.

Namun, ditengah pemulihan ekonomi, Indonesia malah membuat kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara
dengan menargetkan tidak menggunakan dana APBN yang akan selesai pada tahun 2045. Akan tetapi faktanya proyek IKN memakai dana APBN sebesar 20% ini jelas akan berdampak pada semua sektor dan akan mempersulit pemerintah dalam upaya kembali ke defisit 3%.

Atas Proyek ambisius ini banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang seakan memerah keringat rakyatnya sendiri. Atas proyek ambisius tersebut membuat inflasi di Indonesia, Terjadi kenaikan harga pada maret 2022 sebesar 0,66 % dibandikan bulan sebelumnya 2,64% secara tahunan.

Ditengah situasi inflasi tersebut, pemerintah malah
membuat kebijakan menaikan harga BBM dan gas elpiji. Per 1 April 2022, harga Pertamax yang semula Rp 9.000,-/L menjadi Rp. 12.500 ini berpotensi dengan harga pertalite dengan meningkatnya permintaan Hal serupa dialami oleh gas elpiji. Selain itu, Inflasi diindonesia berimbas juga terhadap kenaikan harga sembako di pasar. Yang sangat nampak ialah harga minyak goring yang tembus
dengan harga Rp 24.500,-/L. Dalam hal pokok seperti ini, pemerintah seakan membiarkan dan memaksa rakyat untuk menerima dengan kenaikan harga minyak goreng tersebut. Padahal pemasok minyak sawit terbesar ialah Indonensia salah satunya.

Tambah lagi ditengah harga melambung tinggi, pemerintah malah meneruskan kebijakan kenaikan PPN 11% per 1 April lalu.

Melihat keprihatinan itu, atas nama rakyat yang tertindas kami Cipayung plus Kota Palembang (HMI, GMKI, KAMMI, PMKRI,PII,AMI, SEMMI, PMII, KMHDI DAN LMND)
menyatakan sikap :

1. Mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas terhadap penundaan Pemilu 2024 dan jabatan tiga periode.
2. Mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo segera nebstabilkan harga kebutuhan bahan pokok dan menunda kenaikan harga BBM dan PPN 11%
3. Mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo ubtuk mencopot oknum menteri yang terlibat dalam deklarasi tiga periode
4. Mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota
Negara (UU IKN)
5. Mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan konflik agraria
6. Mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo menjadi garda terdepan untuk kriminalisasi aktifis.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *