KATANDA.ID, Pangkalpinang – Pemerintah Kota (Pemko) Pangkalpinang terus melakukan peningkatan kualitas aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Pangkalpinang. Salah satu cara yang dilakukan yakni dengan memfasilitasi ASN di lingkungan Pemko Pangkalpinang untuk mengikuti focus grup discussion (FGD) mengenai peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada Rabu (13/4/2022).
Pada kegiatan FGD LKPD yang mengangkat tema peningkatan kualitas LKPD tahun 2022 untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah itu, diikuti secara virtual oleh Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam dari ruang Rrapat Sekda Kantor Wali Kota Pangkalpinang,
Selain dihadiri Sekda Kota Pangkalpinang, kegiatan FGD itu dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Bangka Belitung, Edih Mulyadi. Edih menyebut tujuan FGD LKPD yakni untuk meningkatkan kemampuan para pengelola keuangan pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Kegiatan FGD juga sebagai upaya meningkatkan keuangan daerah ke arah lebih baik dengan mengeskalasi ranah pemanfaatan data dan informasi laporan keuangan,” sebut Edih.
Menurut Edih, DJPb telah melakukan beberapa kajian dan analisis serta membangun kerja sama dengan berbagai stakeholder di pemerintah daerah. Kerjasama itu penting dilakukan pemerintah daerah semakin baik dalam penyampaian LKPD masing-masing.
“Kami telah melakukan analisis seperti analisis opini atas laporan keuangan, analisis rasio keuangan, indikator fiskal dan fisik pemda. Kami juga perlu membangun kerja sama kemitraan dengan berbagai stakeholder khususnya pemda untuk mewujudkan sinergi dan keselarasan pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk forum koordinasi pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Oleh karenanya, Edih berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana koordinasi dan berbagi ilmu untuk sinergisitas anatara DJPb, BPK, Kemendagri, DJPk dan pemerintah daerah lingkup Babel maupun seluruh Indonesia.
“Mari kita manfaatkan FGD untuk mendiskusikan berbagi ilmu dan wawasan akuntasi dan pelaporan keuangan serta peluang membangun akuntabilitas dan transparansi khususnya demi pembangunan daerah yang baik dan berdampak erat bagi kemajuan ekonomi daerah, ” jelasnya. (ril/jon)
