KATANDA.ID, Pangkalpinang – Pejabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Suganda Pandapotan Pasaribu menginginkan, agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepulauan Babel bisa mendampingi dan memberikan bimbingan, serta pembinaan terhadap penggunaan anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Babel agar bisa lebih efisien, dan lebih baik di tahun berikutnya.
Hal ini dikemukakannya saat menerima kedatangan Kepala BPKP Kepulauan Babel, Faeshol Cahyo beserta jajaran, di Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Babel, Selasa (23/5/2023).
Kedatangan Kepala BPKP Kepulauan Babel ini untuk, menyerahkan laporan pengawasan keuangan semester 1 dan 2, juga laporan hasil pengawasan terkait evaluasi perencanaan, dan penganggaran Pemerintah Daerah 2023 pada Pemprov Kepulauan Babel.
“Pertemuan kali ini membahas hasil review BPKP terkait program dan kegiatan di Provinsi Kepulauan Babel. Ada beberapa catatan efisien atau tidak penggunaan anggaran yang ada,” ujar Pj Gubernur Suganda.
Melalui pertemuan ini, dirinya juga meminta agar pihak BPKP Kepulauan Babel dapat selalu mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Pemprov Kepulauan Babel. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat jelas indikatornya, juga output, atau outcome-nya benar-benar tercapai.
“Mudah-mudahan dengan kehadiran BPKP tadi, ada pertemuan-pertemuan lanjutan untuk tata kelola keuangan yang lebih bagus lagi, khususnya di Pemprov Kepulauan Babel,” katanya.
Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan BPKP Kepulauan Babel, Pj Gubernur Suganda segera melakukan pertemuan dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kepulauan Babel. Ia menerangkan, Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) adalah kunci efisien, dan efektif dalam pengelolaan barang dan jasa yang ada di Pemprov Babel.
“Kita sistemnya pakai e-katalog. Jadi, e-katalog pun kalau ada niat, bisa disimpangkan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini saya bisa lebih mengingatkan mereka untuk bekerja lebih teliti, lebih baik, dan jangan takut dalam tekanan siapapun. Saya sebagai Pj Gubernur menjamin bahwa tidak ada kepentingan saya didalamnya. Jadi, silakan bekerja dengan baik, tidak ada titipan-titipan, dan sebagainya,” katanya.
“Mudah-mudahan kalau pengadaan barang dan jasanya dilakukan dengan baik, termasuk juga dengan hasil temuan-temuan BPK, termasuk juga penggunaan produk-produk dalam negeri, produk UMKM. Itu untuk lebih ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan barang dan jasa yang ada di e-katalog. Mudah-mudahan, dengan begitu kita lebih efektif, efisien, dan penggunaan anggaran itu tepat sasarannya,” imbuhnya.
(Lisia Ayu)
