KATANDA.ID, Palembang – Pengurus HMI Cabang Palembang mendatangi gedung DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menyampaikan aspirasi dalam hal menyikapi situasi kondisi negara Indonesia saat ini.
Kedatangan rombongan HMI Cabang Palembang tersebut di terima Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, diruang Banggar DPRD Sumsel, Kamis (21/4).
“Kami mengapresiasi DPRD Sumsel yang membuka ruang bagi kami untuk menyampaikan aspirasi secara baik dan ini menjadikan salah satu cara kami. Kalau kemarin saat aksi 11 April kita turun ke jalan, kini kita coba dengan cara yang baru, dengan cara yang santun. Kami ingin menyampaikan enam tuntutan yang sudah disampaikan saat pertemuan tadi,” kata Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang, Ulil Mustofa di gedung DPRD Sumsel, Kamis (21/4/2022).
Enam tuntutan tersebut, diungkapkan Ulil, menolak penundaan pemilu 2024 dan masa jabatan tiga periode, menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga bahan pokok dan menunda kenaikan harga BBM dan PPN 11 persen. Menuntut Presiden Jokowi untuk mencopot oknum menteri yang terlibat dalam deklarasi 3 periode, mendesak, menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibukota Negara (UUIKN).
Selain itu menuntut Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan konflik agraria. Serta, menuntut Presiden Jokowi menjadi garda terdepan untuk mencegah kriminalisasi aktivis.
“Kalau kami bilang ini hal yang baik bagian satu. Nah bagian selanjutnya kita harapkan bisa ditindaklanjuti. Jika tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah pusat maka izinkan kami khusus HMI Cabang Palembang hadir langsung ke pusat untuk menyampaikan tuntutan,” katanya.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli memastikan siapapun boleh menyampaikan aspirasinya di DPRD Sumsel.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan HMI yang sudah audiensi dengan tertib, menyampaikan pemikiran-pemikiran , dan enam tuntutan yang disampaikan tadi, Insya Allah akan segera kita sampaikan ke DPR RI seperti tuntutan mahasiswa sebelumnya sudah langsung kita sampaikan ke DPRD RI dan Presiden,” kata politisi PKS ini. (mor)
