KATANDA.ID, Muara Enim – Bupati Muara Enim H. Edison, S.H., M.Hum. menghadiri rapat koordinasi sinergi program pengentasan kemiskinan sekaligus rilis resmi Berita Statistik yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Griya Agung Palembang, Kamis (5/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut diumumkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan berhasil ditekan hingga satu digit, yakni sebesar 9,85 persen. Capaian ini menjadi yang terendah sepanjang sejarah, setelah sebelumnya pada tahun 2024 berada di angka 10,51 persen.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, serta dihadiri para kepala daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta penguatan penyelenggaraan statistik daerah sebagai langkah strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat dan berkelanjutan.
Bupati Muara Enim menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas capaian yang diraih Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit pada tahun 2025. Ia juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Sumsel yang menunjukkan tren positif dengan capaian 5,35 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa di antara kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yakni sebesar 7,17 persen pada tahun 2025 (triwulan II). Capaian tersebut, menurutnya, menegaskan peran strategis Kabupaten Muara Enim sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.
Dengan capaian positif tersebut, Bupati berharap dampak pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Menurutnya, penguatan kesejahteraan masyarakat harus terus menjadi prioritas utama melalui sinergi kebijakan pusat, provinsi, dan daerah. (*)
