Bupati Edison Geram, Ratusan Rolling Door Pasar Inpres Muara Enim Hilang

KATANDA.ID, Muara Enim – Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., menyerukan kepedulian bersama agar masyarakat tidak membiarkan aset publik dirusak. Seruan itu disampaikannya saat meninjau langsung kondisi lantai 2 Gedung A Pasar Inpres Muara Enim, Selasa (21/4/2026), menyusul aksi pencurian dan perusakan yang menyebabkan kerugian besar bagi daerah.

Dalam tinjauannya, Bupati mengaku geram atas hilangnya ratusan rolling door kios serta pintu toilet yang merupakan bagian dari fasilitas pasar. Berdasarkan data UPTD Pasar Muara Enim, sedikitnya 163 rolling door dari total 180 kios, serta 24 pintu WC dilaporkan hilang dan rusak akibat ulah pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ia menegaskan, kerugian tersebut menyangkut aset negara yang dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga harus dijaga bersama.

Bupati juga menyayangkan minimnya penjagaan di gedung pasar, sehingga aksi pencurian dapat terjadi tanpa pengawasan maksimal. Ia meminta dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap pelaku, bahkan menduga adanya kemungkinan keterlibatan oknum dari dalam.

Melalui dinas terkait, pihaknya telah melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian dengan harapan pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menurutnya, fasilitas publik seperti pasar merupakan milik masyarakat Kabupaten Muara Enim, sehingga harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan bahwa kepedulian bersama menjadi kunci agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyinggung kasus pencurian besi pada pintu air kolam retensi Kota Muara Enim yang baru-baru ini terjadi. Ia menilai peristiwa tersebut telah mengurangi fungsi kolam dalam menampung air, sehingga menjadi salah satu penyebab banjir di Kecamatan Muara Enim beberapa hari lalu.

Ia menegaskan, kejadian beruntun ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Menutup pernyataannya, Bupati mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar meningkatkan pengawasan terhadap aset daerah, serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap fasilitas publik.

“Menjaga aset bersama bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban seluruh masyarakat,” tegasnya. (*)

Pos terkait