KATANDA.ID, Palembang – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menghadiri kegiatan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (26/5/2026).
Kegiatan tersebut turut diikuti peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumsel secara daring.
Dalam sambutannya, Edward Candra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang telah memberikan asistensi, arahan, serta penguatan kepada perangkat daerah di Sumsel.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim PANRB yang berkenan memberikan asistensi, arahan, dan penguatan kepada perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia menegaskan, kegiatan asistensi tersebut sangat penting sebagai upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Edward, birokrasi saat ini menghadapi situasi yang penuh tantangan dan perubahan yang bergerak cepat. Mulai dari berkembangnya opini publik di media sosial hingga dampak perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang dinilai membawa tantangan baru bagi birokrasi.
Edward menyebut, perkembangan AI saat ini turut menimbulkan disrupsi karena ada pihak di luar birokrasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk hal-hal yang merugikan masyarakat maupun pemerintahan.
Selain itu, situasi geopolitik global juga dinilai turut memengaruhi tata kelola birokrasi dan pelayanan pemerintahan.
Karena itu, ia menekankan implementasi SAKIP tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif semata, melainkan harus benar-benar dijalankan secara cepat, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“SAKIP tidak hanya soal laporan, tetapi bagaimana setiap rupiah yang digunakan birokrasi pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat dan jelas penggunaannya,” katanya.
Edward juga menyinggung pentingnya pembangunan zona integritas di lingkungan birokrasi. Menurutnya, integritas harus dimulai dari pimpinan dan menjadi budaya kerja di seluruh jajaran pemerintahan, bukan sekadar slogan.
“Zona integritas dimulai dari pimpinan yang memberikan contoh dan menjadi budaya seluruh jajaran. Integritas ini harus diperjuangkan sebagai penggerak birokrasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur agar tidak menyalahgunakan jabatan maupun kewenangan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.
“Fungsi dan tugas jangan sampai digunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edward berharap asistensi tersebut dapat menjadi ruang belajar bersama untuk melakukan evaluasi sekaligus memperbaiki berbagai hal yang masih perlu dibenahi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar-OPD, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun instansi vertikal demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik.
“Terakhir, semuanya bermuara pada pelayanan publik yang baik. Karena itu, ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, tim Kementerian PANRB turut memaparkan perkembangan reformasi birokrasi, SAKIP, dan zona integritas di wilayah Sumsel.
Para peserta dari OPD provinsi maupun kabupaten/kota tampak menyimak evaluasi serta arahan yang disampaikan tim pembina PANRB selama kegiatan berlangsung. (*)
