KATANDA.ID, Palembang – Klaim kondisi jalan nasional di Sumatera Selatan yang disebut telah mencapai tingkat kemantapan sebesar 89 persen atau hanya menyisakan 11 persen jalan dalam kondisi tidak mantap mendapat sorotan dari DPRD Sumsel.
Komisi IV DPRD Sumsel mempertanyakan data tersebut karena dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan, terutama pada sejumlah ruas jalan nasional yang masih mengalami kerusakan cukup parah.
Anggota Komisi IV DPRD Sumsel, MF Ridho, mengatakan jika mengacu pada kondisi di lapangan, khususnya ruas Palembang–Betung hingga wilayah Musi Banyuasin dan Musi Rawas, masih banyak ditemukan kerusakan jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Karena itu, pihaknya meminta penjelasan rinci dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel terkait dasar perhitungan tingkat kemantapan jalan yang disampaikan.
“Rasanya perlu ada penjelasan lebih detail dari pihak balai. Ruas jalan mana saja yang dimaksud, berapa kilometernya, dan bagaimana perhitungannya,” ujarnya.
Ridho mencontohkan kondisi ruas jalan nasional dari Km 14 Palembang menuju Betung yang saat ini banyak mengalami penurunan permukaan jalan atau amblas.
Di sejumlah titik, perbedaan elevasi permukaan jalan cukup signifikan sehingga berpotensi membahayakan pengendara, terutama kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi.
“Fisik jalannya banyak yang amblas dan melesak. Kalau kendaraan melaju kencang, bisa saja kehilangan kendali karena ada perbedaan tinggi permukaan jalan. Ini tentu sangat berisiko bagi keselamatan pengguna jalan,” katanya.
Menurut Ridho, kerusakan tersebut diduga dipicu tingginya beban kendaraan yang melintas sehingga konstruksi jalan tidak mampu menahan tekanan secara optimal.
Ironisnya, kondisi tersebut disebut telah berlangsung lebih dari satu tahun bahkan memasuki dua tahun anggaran tanpa adanya perbaikan signifikan.
Ia menegaskan masyarakat di Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas hingga Kota Lubuklinggau terus mengeluhkan kondisi jalan nasional yang dinilai semakin memprihatinkan.
Menurutnya, tingkat kenyamanan berkendara saat ini jauh menurun dibandingkan beberapa tahun lalu.
“Masyarakat sangat menjerit. Kondisi jalan negara saat ini sudah jauh dari kata nyaman untuk dilalui. Kalau dibandingkan tiga tahun lalu, kondisinya sangat berbeda,” tegasnya.
Selain ruas Palembang–Betung dan jalur menuju Musi Rawas, Ridho juga menyoroti ruas Palembang–Tanjung Api-Api yang kini berstatus jalan nasional.
Menurut dia, ruas tersebut juga membutuhkan perhatian serius agar tidak mengalami kerusakan yang sama seperti jalur lainnya.
Sementara di dalam Kota Palembang, banyak ruas jalan yang hanya ditangani dengan metode tambal sulam atau patching sehingga menimbulkan gelombang dan mengurangi kenyamanan pengguna jalan.
DPRD Sumsel juga mempertanyakan apakah pada Tahun Anggaran 2026 telah tersedia alokasi dana yang memadai untuk revitalisasi jalan secara menyeluruh atau hanya sebatas perbaikan sementara.
Mereka berharap pemerintah pusat melalui BBPJN dapat memprioritaskan penanganan ruas-ruas strategis yang menjadi urat nadi perekonomian Sumatera Selatan.
“Kami berharap perhatian dan anggaran difokuskan untuk penanganan ruas Palembang–Betung, Betung–Musi Banyuasin hingga Musi Rawas. Kondisinya sudah jauh dari kata mantap dan layak dilewati,” katanya.
Sementara itu, Kepala BBPJN Sumsel, Panji Krisna Wardana, menjelaskan bahwa dari total sekitar 1.500 kilometer jalan nasional di Sumatera Selatan, masih terdapat sekitar 11 persen ruas yang masuk kategori tidak mantap. Kerusakan dominan saat ini terjadi di ruas Palembang–Betung.
Berdasarkan hasil pemantauan BBPJN, terdapat sekitar delapan kilometer jalan yang mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan khusus.
Menurut Panji, titik kerusakan terparah berada di kawasan yang kerap mengalami kepadatan lalu lintas, terutama pada jalur tanjakan dan titik rawan antrean kendaraan.
Kondisi tersebut menyebabkan permukaan jalan lebih cepat rusak akibat tingginya beban kendaraan yang melintas setiap hari.
“Total kerusakan sekitar delapan kilometer, namun potensi kerusakan paling besar memang berada di daerah tanjakan dan titik-titik yang sering terjadi kemacetan, seperti di kawasan Km 13 hingga Km 18. Di lokasi itu kendaraan sering melambat bahkan berhenti sehingga beban terhadap konstruksi jalan menjadi lebih tinggi,” jelasnya.
Panji menambahkan, perbaikan permanen skala besar pada ruas Palembang–Betung ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027.
Karena itu, masyarakat dan pengguna jalan diharapkan bersabar sembari pemerintah terus melakukan pemeliharaan rutin agar kerusakan yang ada tidak semakin meluas.
Dengan rencana perbaikan menyeluruh tersebut, ruas Palembang–Betung diharapkan kembali menjadi jalur transportasi yang lebih aman, lancar, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan secara optimal. (*)
