KATANDA.ID, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pemerintah melakukan pemilihan penjabat kepala daerah secara selektif.
Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar para penjabat kepala daerah yang akan bertugas hingga 2024 mendatang memenuhi kualifikasi, berintegritas, dan mengetahui secara pasti kondisi daerah yang akan dipimpin.
“Sehingga bisa langsung tancap gas melakukan kerja-kerja buat rakyat di daerahnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/4).
Puan menjelaskan, kloter pertama penjabat kepala daerah nantinya akan mulai bertugas pada pertengahan Mei mendatang. Adapun jumlahnya sebanyak 101 penjabat kepala daerah di lima provinsi, enam kota, dan tiga kabupaten.
Sementara pada tahun 2023, ia mengatakan, bakal ada 171 penjabat yang akan memimpin sementara di pelbagai daerah.
Karenanya, ia mengingatkan agar para penjabat yang dipilih harus sudah menguasai kebutuhan dari daerah yang akan dipimpinnya. Terlebih saat ini masyarakat masih membutuhkan pemulihan ekonomi yang super cepat dari dampak Covid-19.
“Meskipun akan menjabat sementara, Penjabat Kepala Daerah harus menjalankan pemerintahan daerah dan melayani rakyat dengan ‘all out’,” tegasnya. Dikutip dari CNN Indonesia.
Selain itu, Puan juga menegaskan agar para penjabat kepala daerah tidak melaksanakan kewajibannya secara serampangan hanya karena bertugas sementara. Apalagi hanya untuk mengambil keuntungan sesaat dari jabatannya.
“Karena ketika hanya dijalankan seadanya, sementara masa tugas penjabat kepala daerah ada yang hampir separuh masa jabatan kepala daerah definitif, rakyat yang akan dirugikan,” tuturnya.
Menurutnya, masih ada waktu sekitar satu bulan bagi pemerintah untuk menunjuk penjabat kepala daerah gelombang pertama. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah melakukan proses seleksi secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.
“Siapkan sarana yang memadai apabila masyarakat hendak memberi masukan dan lakukan penyaringan secara terukur dan terbebas dari kepentingan politik,” pungkasnya.
