KATANDA.ID, Palembang | Meminimalisasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sumatera Selatan, perlu adanya peningkatan sinergisitas lintas lembaga yang harus ditingkatkan.
Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun….tentang pemerintahan daerah, kembalinya tenaga kerja ke tanah air, harus ditangani Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan.
Terkait masalah itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs H Syaiful Fadli, mengatakan sebagai mitra Komisi V, pihak Disnakertrans Sumsel harus melakukan pengawalan terhadap perusahaan agensi tenaga kerja.
“Kami sering melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja, untuk melihat kondisi di lapangan agar tak terjadi modus perdagangan orang,” ujar Syaiful dalam wawancara dengan awak media ini, Senin (31/7/2023).
Menurut politisi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Sumsel tersebut, apabila tidak dikawal dari hulu, maka di hilir akan terjadi bola salju yang luar biasa.
“Karena itu kita akan terus mengawal agar tak terjadi perdagangan orang dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Komisi V sudah mengimbau Disnakertrans agar melakukan pengawasan secara intens. Dengan pengawasan ketat, akan dapat mencegah terjadinya aksi perdagangan manusia.
“Kita harus memberikan efek jera kepada lembaga-lembaga yang bisa memberikan dampak buruk yang bisa merugikan orang,” tegasnya.
Syaiful berharap agar pihak kepolisian dapat menganulir semua permasalahan soal TPPO, sehingga kedepannya tidak terjadi perdagangan orang seperti yang terjadi di luar Sumsel.
Terkait soal itu, kolaborasi semua elemen termasuk aparat kepolisian dan DPRD harus dilakukan secara terorganisir, sehingga tak terjadi lagi aksi perdagangan manusia.
Menurut Syauful, DPRD Sumsel siap berkoordinasi untuk menekan aksi TPPO, termasuk mendorong Gubernur Sumsel untuk membuat peraturan khusus tertulis untuk para penyalur TKI.
Adanya Pergub, katanya, untuk mendisiplinkan lembaga penyalur sehingga tidak ada lagi orang yang dengan mudahnya pergi keluar negeri.
Syaiful berharap agar aspirasi terkait TPPO dibawa ke DPR RI untuk disampaikan ke Fraksi PKS DPR RI agar bisa ditanggulangi.
Agar lintas Kementerian Ketenagakerjaan, Imigrasi, dan Polri bersinergi untuk menganulir segala persoalan yang bisa menimbulkan TPPO di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan.
Proses edukasi kepada lembaga penyalur harus diperhatikan secara serius, dalam hal ini Disnakertrans, kemudian lembaga terkait sebagai pengawal dari lembaga terkait yang memberikan penyaluran itu, termasuk dalam reses akan disuarakan ke daerah pemilihan.
Sementara itu, Polda Sumsel melalui Kepala Unit (Kanit) 1 Subdit V Kamsus Direktorat Intelkam telah melakukan berbagai upaya pencegahan untuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Sumsel.
Misalnya bersinergi dengan stakeholder terkait, yakni Dinas PPA, Disnaker dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) ternasuk menebar beberapa spanduk secara masif di beberapa titik pasilitas umum yang ramai dilewati orang. (*)
Laporan Anto Narasoma
