KATANDA.ID, Jambi – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (PLN UID S2JB) bersama Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat sinergi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan hingga ke wilayah perdesaan. Komitmen tersebut menjadi pembahasan utama dalam pertemuan antara PLN UID S2JB dan Pemerintah Provinsi Jambi yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (10/8/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., didampingi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tandry Adi Negara, S.STP., M.Si., serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi H. Andri Yushar Andria, S.Hut., M.Si. Dari PLN UID S2JB hadir General Manager Diksi Erfani Umar, Senior didampingi Manager PLN UP3 Jambi, Manager PLN UP3 Muara Bungo dan Manager PLN UP2K Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan tersebut, PLN menyampaikan rencana pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) 2026 Provinsi Jambi sebagai bagian dari upaya menghadirkan akses listrik yang semakin merata bagi masyarakat. Berdasarkan pemetaan PLN, program tersebut mencakup 140 lokasi yang tersebar di sembilan kabupaten, yakni Batanghari, Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Sarolangun, Merangin, dan Kerinci.
Secara keseluruhan, pembangunan pada 140 lokasi tersebut direncanakan mencakup 408,43 kilometer sirkuit (kms) Jaringan Tegangan Menengah (JTM), 486,88 kms Jaringan Tegangan Rendah (JTR), serta gardu distribusi dengan total kapasitas 9.200 kVA. Infrastruktur tersebut diproyeksikan membuka akses layanan kelistrikan bagi 3.383 calon pelanggan di berbagai wilayah Provinsi Jambi.
General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, menyampaikan bahwa Program Lisdes bukan semata pembangunan jaringan listrik, tetapi merupakan bagian dari upaya PLN menghadirkan pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Saat ini, listrik bukan hanya tentang menyalakan lampu. Ketika listrik hadir di sebuah desa, terbuka pula peluang bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, usaha produktif hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kami ingin memastikan pembangunan kelistrikan di Jambi dapat terus bergerak melalui kolaborasi yang kuat antara PLN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Diksi.
Dalam kesempatan tersebut, Diksi juga menyampaikan kepada Gubernur Jambi pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memperbarui pemetaan desa dan dusun yang masih membutuhkan akses listrik perdesaan. Ia berharap usulan lokasi dari para Bupati di wilayah Provinsi Jambi dapat segera dihimpun dan disampaikan kepada PLN, sehingga dapat diverifikasi serta dipetakan berdasarkan kondisi kelistrikan dan kebutuhan infrastruktur di masing-masing wilayah.
“Kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Gubernur agar usulan dari para Bupati terkait desa maupun dusun yang masih membutuhkan listrik perdesaan dapat segera disampaikan kepada PLN. Data dari pemerintah daerah sangat penting bagi kami karena pemerintah kabupaten tentu memahami secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya, PLN akan melakukan verifikasi dan pemetaan teknis agar setiap usulan dapat ditindaklanjuti sesuai kondisi lapangan dan mekanisme program yang berlaku,” kata Diksi.
Diksi menegaskan bahwa PLN tetap terbuka terhadap usulan-usulan baru yang disampaikan pemerintah daerah seiring berjalannya tahun program. Dengan demikian, pemetaan kebutuhan listrik perdesaan tidak berhenti pada daftar lokasi yang telah teridentifikasi saat ini, tetapi terus diperbarui berdasarkan usulan dan kondisi faktual di lapangan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN untuk memastikan perencanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan semakin tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Program ini berjalan secara dinamis. Sembari pekerjaan di lokasi yang telah dipetakan terus kami jalankan, PLN juga sangat terbuka menerima usulan baru dari pemerintah daerah. Prinsipnya, setiap usulan akan kami terima, verifikasi dan kaji secara teknis untuk kemudian dipetakan skala prioritas serta skema penyelesaiannya. Semakin cepat usulan tersebut disampaikan, semakin cepat pula kita dapat bersama-sama memetakan langkah tindak lanjutnya,” tambah Diksi.
Diksi menjelaskan, dari keseluruhan rencana tersebut, 75 lokasi yang tersebar di delapan kabupaten ditargetkan dapat diselesaikan pada Desember 2026. Pekerjaan pada kelompok ini mencakup pembangunan JTM sepanjang 46,10 kms, JTR 111,30 kms, gardu berkapasitas total 1.900 kVA, dengan potensi sebanyak 748 calon pelanggan. Lokasi tersebut tersebar di Batanghari, Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Sarolangun, dan Merangin.
Selanjutnya, terdapat 26 lokasi di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi yang ditargetkan selesai pada Maret 2027. Pembangunan pada kelompok tersebut meliputi JTM sepanjang 78,47 kms, JTR sepanjang 98,21 kms, gardu dengan kapasitas total 1.550 kVA, dan berpotensi melayani 546 calon pelanggan.
Namun demikian, upaya menghadirkan listrik hingga ke pelosok Jambi memiliki tantangan tersendiri. Berdasarkan pemetaan PLN, terdapat 24 lokasi di delapan kabupaten yang membutuhkan perizinan kawasan hutan (PPKH). Lokasi tersebut memiliki kebutuhan pembangunan JTM sepanjang 235,09 kms dan JTR 203,90 kms, dengan kebutuhan gardu mencapai 4.500 kVA serta potensi 1.602 calon pelanggan. Kondisi tersebut menjadikan dukungan Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya dalam koordinasi lintas instansi dan aspek perizinan, sebagai salah satu faktor penting dalam mempercepat realisasi program.
Selain aspek perizinan kawasan hutan, PLN juga memetakan 15 lokasi di tujuh kabupaten yang menghadapi tantangan geografis dan sosial. Lokasi tersebut tersebar di Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Sarolangun, Merangin, dan Kerinci, dengan total kebutuhan pembangunan JTM sepanjang 48,77 kms, JTR 55,54 kms, gardu 1.100 kVA, dan potensi 476 calon pelanggan.
Diksi menegaskan, karakteristik geografis Jambi membuat keberhasilan program Lisdes membutuhkan pendekatan kolaboratif. Beberapa titik pembangunan berada di wilayah yang memiliki akses cukup menantang, bersinggungan dengan kawasan hutan maupun membutuhkan dukungan sosial dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat setempat.
“Target kita sama, yaitu bagaimana masyarakat yang selama ini belum menikmati listrik PLN dapat segera memperoleh akses terhadap listrik yang andal. Tantangannya memang beragam, mulai dari kondisi geografis, akses menuju lokasi hingga kebutuhan perizinan kawasan hutan. Karena itu, dukungan Pemerintah Provinsi Jambi menjadi sangat strategis agar setiap kendala dapat kita selesaikan bersama tanpa mengabaikan aspek keselamatan, ketentuan hukum, dan kelestarian lingkungan,” tambah Diksi.
Gubernur Jambi Al Haris menyambut positif rencana percepatan Program Lisdes tersebut dan menekankan pentingnya koordinasi antara PLN, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta perangkat daerah terkait. Sinergi tersebut diperlukan terutama untuk membantu penyelesaian berbagai aspek yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah sehingga pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat berjalan lebih efektif.
Pertemuan juga menjadi ruang untuk menyelaraskan langkah antara PLN dengan Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, terutama terhadap lokasi-lokasi yang memerlukan dukungan perizinan dan koordinasi kawasan. Melalui pemetaan yang lebih detail, setiap titik diharapkan dapat ditangani berdasarkan karakteristik dan tantangannya masing-masing, sehingga proses pembangunan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
PLN memandang kehadiran listrik di wilayah perdesaan memiliki efek berganda terhadap pembangunan daerah. Infrastruktur kelistrikan tidak hanya memberikan penerangan, tetapi juga dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat, mendukung produktivitas UMKM dan sektor pertanian, memperkuat fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta membuka peluang pemanfaatan teknologi dan layanan digital hingga ke wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses.
“Kami berharap sinergi yang semakin kuat dengan Pemerintah Provinsi Jambi dapat mempercepat penyelesaian berbagai tantangan di lapangan. PLN berkomitmen bekerja semaksimal mungkin agar listrik dapat hadir hingga ke pelosok dan manfaat pembangunan dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat Jambi. Ini adalah bagian dari semangat menghadirkan energi yang berkeadilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa,” tutup Diksi.
Melalui Program Lisdes 2026, PLN UID S2JB bersama Pemerintah Provinsi Jambi optimistis perluasan akses listrik dapat terus dipercepat secara bertahap dan terukur. Kolaborasi antara pemerintah daerah, PLN, masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan akses energi sekaligus mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Jambi.
