Pentingnya Konsolidasi dan Mitigasi Fiskal Paska Pandemi

Riza Toni Siahaan

Riza Toni Siahaan

Anggota Perhimpunan Anak Bangsa ( PAB ) dan Pemantik Diskusi Kelompok Kajian Indogate8

Bacaan Lainnya

Berangsur pulihnya negara negara didunia dari krisis akibat terdampak covid 19, menyebabkan meningkatnya permintaan yang berakibat timbulnya peningkatan harga. Normalisasi kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara maju yang telah pulih ini tentunya akan berdampak kepada negara-negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang.  Statistik antara produksi dan permintaan yang tidak berimbang akan menjadi salah satu faktor inflasi, hal ini akan menjadi tantangan baru dalam perumusan kebijakan. Posisi yang rentan seperti ini memang dapat menjadi keuntungan bagi negara yang memahami sumber sumber keuangan yang didapat dari pengelolaan aset SDA nya.

Indikator sederhana yang bisa dilihat dari grafik IHSG pekan kemaren tentunya merupakan indikator yang bagus, apalagi dengan keberanian BI untuk tidak menaikkan suku bunga dan menjaga likuiditas. Problem kepercayaan publik yang merosok terhadap kepemimpinan kepala negara tentunya berbanding terbalik dengan kepercayaan pasar terhadap potensi investasi (berdasarkan IHSG), ada pola awal yang menarik meskipun belum menjadi keputusan radikal, tetapi langkah untuk memutus konsolidasi samar ini, perlahan mulai tegas, dimana negara dihadapkan pada dua hal yang mendesak pertama misi konsolidasi fiskal dalam bentuk penghematan anggaran, dan yang kedua adalah insentif untuk memutar pertumbuhan ekonomi.

Jika negara yang dihadapkan pada dua PR besar tersebut, tentunya bisa dibayangkan bagaimana ruwetnya menteri keuangan membaca semua data untuk menjawabnya, contoh kasus misalnya pada pendanaan IKN, bagaimana asumsi publik terhadap pendanaan ini dengan santai dijawab menteri keuangan “ya kalo gak boleh gak apa apa”. Akan tetapi tentunya ada banyak data yang bisa dibaca dan ditelaah dalam membaca keputusan bendahara negara tersebut.

Misi konsolidasi fiskal yang menjadi domain untuk mengatur pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak saja akan menimbulkan persoalan opini di internal, akan tetapi juga akan berdampak terhadap cara pandang dunia internasional. Cara pandang ini menyangkut posisi Indonesia secara Geopolitik tentunya, dimana posisi SDA dan jumlah penduduk merupakan faktor pasar yang layak diperhitungkan. Proses membatasi SDA dibidang energi merupakan duduk persoalan yang sederhana, langkah ini jadi momentum positif untuk konsolidasi fiskal.

Aturan terkait DMO, royalti, sampai isu kebocoran sektor Minerba ini perlahan tapi pasti coba diurai. Fundamen!, kita setuju jika SDA alam beserta hasilnya harus bermanfaat bagi warga negara. Bahwa ada satu literasi yang dipahami berbeda tentunya tidak menjadi satu proyeksi penting jika dapat digambarkan dengan komprehensif. Di era sekarang ini point penting yang harus dipahami publik dan pemangku kebijakan adalah transparansi. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pemanfaatannya akan setidak nya mengurangi keraguan publik.

Dari satu misi konsolidasi fiskal, tentunya beban berikutnya adalah bagaimana output konsolidasi ini menjadi satu advantage bagi publik, keuntungan yang diharapkan diterima oleh masyarakat akan menjadi pengelompokan tersendiri juga tentunya. Misalnya pada insentif yang berbentuk dapat dirasakan langsung, hal terbaru adalah sikap pemerintah untuk mengurai persoalan harga dan kelangkaan minyak goreng pada fase cluster sosial, langkah cepat dan taktis ini menjadi fase awal atau akhir sebenarnya dari persoalan kelangkaan minyak goreng. Karena ada isu-isu yang dikembangkan kelompok tertentu sebagai  bagian dari kritik yang penting untuk diurai. Insentif yang bertujuan untuk memutar pertumbuhan ekonomi ini tentunya juga disebabkan ketrampilan dalam pengelolaan anggaran yang prudent,  karena seperti yang kita ketahui pandemi telah menyebabkan dampak berkelanjutan (scarring effect) bagi ekonomi Indonesia. Indikatornya jelas, bagaimana IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2022?

Terlepas dari apapun historis dan obeyekyifitas kepentingan IMF, tapi hal tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan langkah langkah untuk antisipasi, bahkan jika beruntung ternyata proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut lebih dari kajian IMF. Insentif untuk memutar pertumbuhan ekonomi akan berdampak siginifikan jika diimbangi kemammpuan negara mengatasi lonjakan harga yang terjadi, potensi lonjakan yang terjadi ini memang akan banyak pendapat ahli soal faktor penyebabnya, akan tetapi akan menjadi absurd jika penghitungan dan analisa terhadap lonjakan yang terjadi disebabkan tidak profesional, sistematis dan terukurnya pengelolaan yang dimulai dari tidak adanya atau tidak tepatnya kebijakan yang dibuat oleh kementrian dan instansi terkait.

Satu persepsi publik yang telah diukur baik itu melalui monitoring pemberitaan media atau pun hasil riset dari lembaga survei yaitu menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan kepala negara ( jokowi ). Sisi ini tentunya merupakan persepsi yang tidak dapat dibenarkan jika hanya berpijak pada isu pandemi, persepsi publik tentunya ditopang dari kebijakan baik itu taktis ataupun strategis yang dilakukan oleh para pembantu presden. Substansi penting yang dilakukan oleh negara dalam penyelenggaraannya adalah kebijakan.

Format kebijakan yang amburadul dan tidak tepat pasti akan menimbulkan keresahan publik, bagaimana kebijakan yang disusun tentunya domain “orang orang pintar” yang menjadi rekomendasi partai politik untuk menyodorkan agar dapat diletakkan sebagai pembantu dan pendukung visi dan misi kepala negara. Substansinya menjadi tidak postif jika kebijakan yang diambil ternyata dalam tempo singkat menimbulkan keresahan publik. Akan lebih tidak bermoral lagi jika keresahan yang timbul dijadikan pondasi untuk mencapai kepentingan politik kekuasaan semata. Jokowi adalah jokowi, sosok pemimpin yang cukup fenomenal. Peringatan jokowi yang disampaikan secara terbuka terkait impor, tidak dapat dianggap biasa.

Konsolidasi pasca ramadhan atau bisa saja pada saat ramadhan terhadap kabinet harus menjadi prioritas, mengingat momentum menuju endemi sepertinya tidak terelakan lagi. Jawaban dari PR besar yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana mitigasi fiskal yang akan dilakukan mampu menjadi indikator positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Pos terkait