KATANDA.ID, Palembang – Ratusan buruh yang berasal dari beberapa serikat buruh menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel).Aksi tersebut dilakukan di Jalan POM IX, atau lebih tepatnya di depan gerbang Kantor DPRD Sumsel dengan jumlah massa aksi sekitar 500 buruh dari Bumi Sriwijaya, Sabtu (14/5).
Massa akhirnya diterima oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli .
Menurut politisi PKS ini, tuntutan yang disampaikan buruh, dirinya sendiri yang sudah membawa aspirasi buruh Sumsel dengan sejumlah buruh dan sudah disampaikan ke pusat beberapa waktu lalu.
“ Dan kita kawal aspirasi buruh tersebut, tidak hanya buruh termasuk aspirasi guru yang kita sampaikan tuntutannya, alhamdulilah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun ini dan tahun kemarin mengalokasikan anggaran APBD untuk guru-guru honor Se Sumatera Selatan ,” kata sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumsel.
Menurutnya keterpihakan pemerintah untuk buruh dan guru akan terus pihaknya kawal.
“Terkait tuntutan seperti yang tadi disampaikan , kami akan tanyakan terkait tuntutan yang disampaikan tadi terutama kenaikan upah buruh yang ada di Sumatera Selatan,” katanya.
Pihaknya juga mengapresiasi aksi yang dilakukan buruh yang berjalan tertib dan damai dan tetap menjaga Sumsel zero konflik.
“Walaupun hari libur DPRD siap menerima setiap perwakilan yang ingin menyampaikan aspirasinya dengan tertib,”katanya.
Koordinator Aksi, Amriyanto mengatakan aksi ini merupakan aksi nasional dalam peringatan hari May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei.
“Tuntutan hari ini aksi nasional yang mana kami membawa 18 tuntutan, salah satunya batalkan Omnibuslaw dan merevisi Undang-undang Nomor 21 tahun 2000,” kata Amriyanto yang juga Ketua Partai Buruh Sumsel.
Menurutnya, dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa hal yang tidak berpihak pada para buruh, salah satunya tidak adanya kenaikan upah bagi buruh di tahun ini. Sedangkan bahan pokok saat ini terus merangkak naik.
