KATANDA.ID, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (LHK), Jumat (20/1) telah menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) yang berlangsung hibrid.
Hadir pada Rakorsus tersebut Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri LHK Siti Nurbaya, Wakil Menteri LHK, Wakil Kapolri, perwakilan TNI, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala BRGM, serta kepala daerah dari Provinsi Kalimantan Barat, Riau, dan Kalimantan Tengah serta para Pangdam/Danrem serta Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan para pelaksana teknis lapangan BPBD, Kepala UPT Kementerian LHK.
Dalam keterangan pers Kementerian LHK menyampaikan, Menko Polhukam Mahfud MD dalam sambutannya meminta semua pihak terkait untuk meningkatkan kewaspadaan atas potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2023.
Dalam agenda Rakorsus kali ini kembali ditegaskan agar semua pihak secara intensif, kontinyu dan konsisten melakukan upaya pengendalian karhutla, salah satunya karena tahun 2023 menurut prediksi BMKG iklim akan lebih kering dari tahun 2022.
“Dari prediksi BMKG terdapat potensi terjadinya El Nino setelah tiga tahun terakhir 2020, 2021, 2022 terjadi La Nina. Sehingga diperkirakan akan terjadi peningkatan potensi karhutla seperti yang terjadi tahun 2019,” kata Menko Mahfud MD.
Menko Polhukan meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar dapat bersinergi saling membantu guna mempersiapkan sebaik-baiknya, baik dari kelengkapan sarana prasarana, anggaran, peraturan dan hal-hal terkait lainnya guna antisipasi peningkatan potensi karhutla.
“Segera selesaikan hambatan dan kendala yang dapat mengganggu jalannya penanggulangan karhutla, jangan biarkan hal-hal teknis menghambat kinerja kita,” ujar Mahfud.
Sementara itu Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan jika berdasarkan data pemantauan hotspot tahun 2023 jumlah hotspot dari tanggal 1-19 Januari 2023 itu ada 31 titik. Angkanya ini disebutnya naik 29% dari periode yang sama pada tahun lalu. “Menko Polhukam telah menginstruksian untuk kita berhati hati karena ini datanya mengkonfirmasi catatan dari BMKG bahwa di tahun 2023 ini kita akan mengalami anomali iklim, dimana curah hujannya menipis yang bisa jadi lebih panas di Bulan Mei dan Juni nanti,” katanya.
Menteri Siti Nurbaya menegaskan bahwa operasi pencegahan karhutla sudah dimulai awal bulan Maret ini. “Mungkin pada akhir Februari atau awal Maret ini kita akan sudah mulai operasi modifikasi cuaca. Presiden berpesan jangan sampai hari lebaran ada asap,” ujar Menteri LHK.
Pada Rakorsus tersebut Kepala BMKG Dwikorita menjelaskan bahwa berdasarkan perkiraan yang dibuat lembaganya musim kemarau yang meningkatkan potensi Karhutla perlu diwaspadai pada bulan Februari untuk wilayah Riau, sebagian Jambi, dan sebagian Sumatera Utara, meskipun pada saat yang sama dapat terjadi hujan lebat di wilayah lainnya.
“Kewaspadaan yang pertama perlu dilakukan di bulan Februari dimana meskipun sebagai besar wilayah Indonesia masih mengalami hujan, tetapi di wilayah Riau, sebagai Jambi, dan sebagian Sumatera Utara memasuki kemarau,” katanya.
Dwikorita menjelaskan, musim kemarau diungkapkan sesuai dengan prediksi yang pernah disampaikan BMKG pada bulan Oktober 2022 bahwa kondisi La Nina makin melemah dan masuk ke netral. Namun kondisi netral ini sangat dekat hampir berimpit dengan kondisi El Nino lemah.
Siti Nuerbaya juga mengingatkan, kondisi potensi peningkatan karhutla ini juga perlu diantisipasi lebih tinggi karena pada tahun 2023 ini Indonesia menjadi Ketua ASEAN dan memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN dan KTT terkait yang direncanakan pada bulan Mei dan September 2023 yang diperkirakan merupakan puncak musim kemarau. Indonesia juga akan mememasuki masa pra pemilu yang membutuhkan kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat menggangu kestabilan kamtibnas termasuk dari peningkatan karhutla di daerah. (ril/mas)
