Hukum dan Etika dalam Pers, dan Konten Digital

Ilustrasi Kemerdekaan Pers (FOTO : Maspril Aries)

Oleh : Maspril Aries

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers pada 11 Januari 2023 telah merilis Annual Report (AR) tahun 2022 yang bertajuk “Jurnalisme dalam Kepungan Represi.”

Bacaan Lainnya

Anggota Dewan Pers Ninik Rahayu menanggapi bahwa kondisi kemerdekaan pers di Indonesia pada tahun 2022, “Kemerdekaan pers di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ada tiga indikasi mengenai hal itu, yaitu kondisi kemunduran, stagnasi, kemajuan,” katanya.

Menurut Ninik Rahayu yang kini menjabat Ketua Dewan Pers, ada tiga indikasi pers kita hari ini, yaitu kemunduran karena beberapa kebijakan berpotensi mencederai pers, stagnasi karena beberapa kasus masih belum jelas penanganannya di tingkat penegak hukum, serta kemajuan karena telah membuat Memorandum Of Understanding (MoU) bersama beberapa lembaga, untuk peningkatan pers kedepannya.

Kemunduran paling banyak persoalannya dari kebijakan. Kebijakan yang paling dipermasalahkan ialah terkait dengan proses partisipasinya. Stagnasi terjadi pada proses legislasi dan litigasi. “Dewan Pers sudah meminta agar pedoman pemberitaan di media siber yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU ITE. Namun hal ini juga tidak disambut,” ujarnya.

Pada konteks litigasi yaitu pada penanganan kasus yang tidak kunjung mendapatkan kepastian. Sementara, terjadi juga kemajuan karena adanya MoU Dewan Pers dengan kepolisian. Menjelang tahun politik Dewan Pers juga telah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu.

Gambaran di atas adalah potret dari indikasi pada lingkup media massa atau pers terkait dengan hukum dan etika. Lantasi bagaimana dengan kondisi di lingkup media sosial (medsos) yang hadir dengan berbagai varian-nya? Tentu kondisinya akan berbeda atau tidak jauh berbeda dengan media massa.

Hukum Pers atau Hukum Komunikasi

 Kajian mengenai hukum pers atau hukum media yang mencakup media cetak, media elektronik, dan media online juga tidak terlepas dengan media sosial (medsos).

Untuk hubungan pers dan hukum, ada dua segi hubungan. Pertama, ketentuan-ketentuan (rules) yang mengatur pers, yaitu UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Kedua, ketentuan-ketentuan berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum yang dikenakan kepada pers.

Hukum pers sendiri menurut pakar hukum pers Oemar Seno Adji, meliputi beberapa pengertian. Diantaranya yaitu: aturan-aturan mengenai publikasi (code of publication). Peraturan ini  berhubungan dengan masalah-masalah fundamental dalam kaitannya dengan pengaturan hak asasi manusia, hak menyatakan pendapat (freedom of expression) dan kebebasan pers (freedom of the press).

Sedangkan pakar hukum Abdul Muis menyebut hukum pers dengan istilah yang lebih luas, yaitu hukum komunikasi sebagai hukum yang mengatur kebebasan dan tanggung jawab dalam proses penyampaian pesan antara manusia.

Hukum komunikasi tidak hanya terbatas pada hukum untuk media massa, namun juga hukum dalam untuk komunikasi dalam pengertian yang luas. Mengenai media massa, Abdul Muis menyebutkan bahwa media massa tidak hanya media cetak, melainkan media penyiaran (televisi/radio) dan cyber space.

Sementara itu menurut Wina Armada dalam “Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik” (2012), apa yang dimaksud dengan hukum pers? “Telah berabad-abad para ahli berdebat panjang tentang apa pengertian hukum, dan selama itu pula, sampai saat ini, belum diperoleh kesepakatan apa definisi hukum yang paling tepat.”

Secara umum, pengertian hukum dapat dibagi dua: a. Hukum dalam pengertian luas, yaitu semua peraturan yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. b. Hukum dalam pengertian sempit, yaitu semua peraturan perundang-undangan tertulis.

Dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud dengan istilah hukum, lebih sering dipersepsikan hukum dalam arti sempit, yakni semua peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam istilah hukum populer, jika peraturan perundang-undangan tertulis masih berlaku, sering juga disebut hukum positif.

“Adapun yang dimaksud dengan hukum pers adalah, semua peraturan perundang-undangan tertulis yang berkaitan dengan pers, terutama yang diatur dalam Undang-undang tentang Pers.”

Wina Armada anggota Dewan Pers periode 2010 – 2013 menyatakan bahwa hukum pers berbeda dengan hukum komunikasi. Ruang lingkup hukum komunikasi jauh lebih luas daripada ruang lingkup hukum pers.

Hukum komunikasi mencakup seluruh peraturan perundang-undangan tertulis yang berkaitan dengan seluruh aspek komunikasi, termasuk di dalamnya hukum pers. Sedangkan hukum pers hanya mencakup perundang-undangan yang berkaitan dengan pers saja. Dengan kata lain, hukum pers hanyalah salah satu bagian dari hukum komunikasi.

Dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 tentang Pers, delik pers hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu dalam Bab VIII pasal 18 tentang Ketentuan Pidana. Pasal 18 ini hanya terdiri dari tiga ayat saja. Delik pers dalam pasal ini terbagi dua: satu ditujukan kepada non pers dan kedua ditujukan kepada pers. Sanksi delik pers yang ditujukan kepada non pers selain sanksi pidana denda juga berisi sanksi pidana penjara. Sebaliknya sanksi pidana untuk pers hanya semata-mata pidana denda.

KUHP

 Jika dalam UU Pers disebut dengan istilah “delik pers,” istilah yang umum dan dikenal di tengah masyarakat adalah “delik pidana pers” atau “tindak pidana pers.”

Delik pidana pers pada dasarnya mencakup kegiatan mengumpulkan, menulis, dan menyiarkan informasi. Delik pidana pers tersebut selain dalam UU Pers juga tersebar dalam KUHP dan undang-undang lain yang ada kaitannya dengan pers.

Selain UU Pers, wartawan atau jurnalis juga berhadapan atau berpotensi terjerat pidana dari undang-undang lainnya, salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Delik pidana dalam KUHP ini juga bisa menjerat siapapun selain wartawan.

Dari pemberitaan di media massa, akan membawa dampak pada khalayak. Mereka yang tersinggung atau kurang senang dengan berita di media massa, dapat mengambil tindakan mulai dari meminta hak jawab, menggunakan surat pembaca, mengadukan ke Dewan Pers. Atau ada yang mengadukan pemberitaan tersebut lewat jalur hukum. Jika tulisan atau pemberitaan itu muncul di media sosial maka mereka yang dirugikan langsung menggunakan jalur hukum dengan mengadukan ke polisi.

Pada KUHP, tidak ada istilah “delik pidana pers” atau “tindak pidana pers.” Dalam KUHP menggunakan istilah “kejahatan dengan barang cetakan.” Menurut pakar hukum Rudy Satriyo dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), suatu tindakan bisa jadi tindak pidana pers jika memenuhi tigas syarat :

Pertama, harus dilakukan dengan barang cetakan. Kedua, Harus merupakan pernyataan pikiran atau perasaan (sengaja/ bukan dipaksa); Ketiga. Harus ternyata bahwa publikasi itu merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan kejahatan.

Dalam buku “Panduan Hukum untuk Jurnalis” (2005) menyebutkan, “Penafsiran gramatikal terhadap kejahatan dengan barang cetakan lebih luas artinya ketimbang delik pers. Kejahatan dengan barang cetakan meliputi kejahatan yang dilakukan bukan oleh wartawan, seperti pembuatan selebaran fitnah atau pemalsuan surat berharga.”

Seiring kemajuan teknologi informasi, publikasi pun tidak terbatas melalui media cetak, tetapi juga melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Kini penafsiran hukum istilah “barang cetakan” pun diperluas.

Jadi delik “kejahatan menggunakan barang cetakan” dalam KUHP bisa menjerat wartawan atau jurnalis cetak, jurnalis online (dot.com), jurnalis radio dan jurnalis televisi. Bahkan setiap orang yang menyebar atau membagikan “berita” lewat platform media sosial (medsos) pesan singkat (SMS), Twitter, Facebook (FB), Whatssap (WA), Instagram, Youtube, Tiktok, Snack dan lainnya bisa terjerat delik ini.

Ada banyak dan beragam pasal dalam KUHP yang bisa menjerat wartawan atau jurnalis atau siapa pun melakukan “delik pidana pers” atau “tindak pidana pers” yang dalam KUHP menggunakan istilah “kejahatan dengan barang cetakan.”

Dalam Bab XIV KUHP, mulai pasal 310 sampai 321 mengatur delik penghinaan. Ada tiga jenis penghinaan: pencemaran, pencemaran tertulis, dan fitnah. Istilah penghinaan dalam bab ini dimaksud penghinaan pada umumnya. Ketentuan berlaku untuk delik pencemaran, pencemaran tertulis dan fitnah.

Kemudian tentang kejahatan dengan cetakan jeratnya tersebar dalam pasal 483 dan pasal 485. Juga ada kejahatan atas ketertiban umum yang tercantum dalam pasal 154 sampai pasal 163. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut hukumannya ada pidana penjara satu tahun, juga ada yang sampai empat tahun.

Pada Rancangan KUHP baru yang telah disahkan DPR pada 6 Desember 2022, Dewan Pers dalam siaran pers sebelum RKUHP disahkan menyatakan, RUU ini mengancam kemerdekaan pers dan mengkriminalisasikan karya jurnalistik. Ada lebih dari sembilan pasal yang menjadi ancaman bagi kemerdekaan pers.

UU ITE

Masih ingat kasus Prita Mulyasari yang menulis email berisi keluhan atas buruknya pelayanan RS Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang tempat dia dirawat tanggal 7 Agustus 2008 sampai harus berujung dipenjara selama 21 hari (13 Mei 2009 sampai 3 Juni 2009).

Dia didakwa dengan pasal 27  ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP. Kasus ini kemudian ramai atau viral menjadi perhatian masyarakat. Kemudian bermunculan kasus-kasus sejenis yang bergulir ke pengadilan dengan jerat hukum UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE)

Sejak saat ini banyak bermunculan kasus atau perkara serupa yang bergulir ke pengadilan dan pelakunya dijerat dengan UU ITE. Salah satunya kasus

Baiq Nuril guru honor di Nusa Tenggara Barat (NTB) dihukum enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsidier tiga bulan kurungan. Kemudian Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Bai Nuril sehingga bebas dari hukuman tersebut.

Ancaman   kepada pengguna  media  sosial  dalam UU ITE ada dalam pasal   27   sampai pasal 37.  Pasal-pasal  tersebut  mengatur secara  lebih  detail  tentang  pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana  yang  tercantum  dalam  KUHP.

Tindak pidana ITE diatur dalam 9 pasal, dari pasal 27 sampai pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut  dirumuskan 20  bentuk/jenis  tindak pidana ITE. Pada pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE tertentu,   melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 27  sampai  dengan  pasal  34.

Pasal  37  juga mengatur  tentang  dasar  pemberatan  pidana (dengan  alasan yang lain  dari  pasal  36)  pada tindak pidana pasal 27 sampai dengan pasal 36. Sementara  ancaman  pidananya  ditentukan  di dalam pasal 45 sampai pasal 52.

UU Hak Cipta

Pelanggaran terhadap hak cipta atau UU No.28 Tahun 2014 banyak dijumpai pada platform media sosial YouTube. Ingat dengan kasus Tri Suaka dan Zinidin Zidan meng-cover lagu milik Kangen Band berjudul “Selingkuh” dan “Penantian yang Tertunda.”

Andika pemilik asli lagu tersebut mempertanyakan, “Heh..heh..cover cover izin gak orangnya?” katanya. Cover song yang marak dijagat digital telah melahirkan ketidakadilan. Di satu sisi si penyanyi cover meraih keuntungan ekonomi, sementara si penyanyi asli atau pemilik hak cipta lagu kehilangan hak ekonominya.

Kehadiran YouTube di satu sisi memberi harapan industri hiburan seperti musik untuk meraih popularitas, di sisi lain memunculkan berbagai masalah khususnya terkait hak cipta. Menurut Miranda Kalmari dalam “YouTubers and the Crisis of YouTube’s Copyright Policy,” (2015), “Marak terjadi pelanggaran hak cipta dan penggunaan hak cipta yang dijadikan materi oleh konten kreator dalam videonya.”

Akibatnya merugikan orang lain yakni musisi dan/atau pemegang hak cipta. Ini yang disebut dengan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran yang terjadi mencakup penggunaan lagu tanpa izin pada suatu video, pengubahan aransemen lagu, atau penggunaan cuplikan-cuplikan dari video musik yang digunakan tanpa izin dan dimuat dalam suatu konten video.

Etika dan Kode Etik

“Etika” secara etimologi (bahasa) berasal dari kata bahasa Yunani ethos. Dalam bentuk tunggal, ethos berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, cara berpikir. Dalam bentuk jamak, ta etha berarti adat  kebiasaan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian, “etika” adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Etika dapat juga diartikan sebagai nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dalam kaitannya dengan profesi, seperti profesi wartawan atau jurnalis menurut Wina Armada adalah kumpulan nilai-nilai profesi tertentu yang dibuat dari, oleh dan untuk profesi itu sendiri

Etika dalam komunitas pers dirumuskan dalam Kode Etik Jurnalistik.  Secara singkat dan umum Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menurut Wina Armada, berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri.

Dengan kata lain, KEJ dibuat oleh kaum jurnalis (wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja. Tiada satu orang atau badan lain pun yang diluar yang ditentukan oleh KEJ itu sendiri yang dapat memakai atau menerapkan KEJ tersebut terhadap para jurnalis (wartawan), termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan Kode Etik Jurnalistik itu.

Kode Etik Jurnalistik yang berisi 11 pasal di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, menurut Wina Armada berlakunya Kode Etik Jurnalistik juga diatur dalam Undang-Undang Pers yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 yang menegaskan, “wartawan Indonesia memiliki dan menaati Kode Etik jurnalistik.”

Selain Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers juga menerbitkan Peraturan Dewan Pers No. 1/ Peraturan-DP/ III/ 2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Dalam pedoman tersebut menyebutkan, “Media Siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak dan kewajiban sesuai UU No.40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.”

Kode Etik Medsos?

Berapa jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini? Lembaga We Are Social merilis data pengguna internet di Indonesia mencapai 202 juta atau sekitar 73 persen dari total penduduk pada Januari 2021 lalu. Dari jumlah itu, pengguna media sosial mencapai 170 juta orang dengan aplikasi terbanyak diakses adalah YouTube (93 persen), Instagram (86 persen), dan Facebook (85 persen).

Data lain dari Microsoft yang melakukan riset mengenai kesopanan pengguna internet sepanjang 2020, Indonesia berada para urutan ke 29 dari 32 negara yang disurvei, atau negara dengan tingkat kesopanan yang paling rendah di Asia Tenggara di bawah Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Kemudian laporan hasil survei yang berjudul Digital Civility Index (DCI) dengan melibatkan 16.000 responden dari 32 negara, pada April dan Mei 2020, menemukan penyebab pengguna media sosial di Indonesia dianggap tidak sopan diantaranya adalah trespassing ke wilayah privat orang lain, ujaran kebencian termasuk menghujat dan kata-kata bernada rasis dan provokasi, dan bullying.

Dari sekitar 170 juta penduduk Indonesia pengguna medsos, mereka menggunakan beragam varian medsos sehingga memungkinkan siapapun untuk menggunakan beberapa platform secara bersamaan. Misalnya satu orang bisa memiliki akun di Instagram, juga memiliki akun di Facebook, Whatsapp atau Twitter. Dengan demikian, pengguna atau satu pemilik akun bisa eksis di lebih dari satu media sosial.

Bagaimana pemilik akun tersebut atau pelaku konten digital juga konten kreator, apakah mereka memiliki atau diatur kode etik? Sampai saat ini tidak ada institusi atau organisasi yang menerbitkan kode etik di lingkungan komunitas media sosial (medsos) yang hadir sebagai tren media baru di era multi media saat ini.

Mengutip Andreas M Kaplan  & Michael Haenlein dalam “Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media” (2010), membagi media sosial ke dalam 6 jenis, yaitu Collaborative Projects, Blogs and Microblogs, Content Communities, Social Networking Sites atau Situs Jejaring Sosial, Virtual Game Worlds, dan Virtual Social Worlds.

Walau tidak ada kode etik medsos bukan berarti tidak ada etika dalam berkomunikasi menggunakan medsos. Etika yang ada di tengah masyarakat dapat mengarahkan perilaku berkomunikasi secara santun, jujur dan tidak merugikan orang lain. Etika ini menjadi perisai agar terhindar dari perbuatan menyebarkan dan memberikan informasi hoax sehingga dapat menangkal hoax ketika menerima pesan.

Berkomunikasi melalui media sosial tetap harus mempergunakan etika komunikasi dengan baik dan benar. Seperti saat menyebarkan informasi, harus sesuai dengan fakta, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan dan tidak diputarbalikkan dari fakta sebenarnya.

Menurut Andi Corry dalam “Etika Berkomunikasi dalam Penyampaian Aspirasi,” (2009), etika komunikasi tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik tetapi juga berangkat dari niat yang tulus yang diekspresikan dari ketenangan, kesabaran dan empati kita dalam berkomunikasi

Jadi berkomunikasi di medsos harus memperhatikan aspek etis. Misalnya menerapkan etika kejujuran atau obyektivitas berdasarkan fakta dan berlaku adil. Bagi mereka yang menggunakan media blog atau menjadi seorang blogger bisa merujuk pada Kode Etik Jurnalistik yang berlaku pada komunitas pers. Seperti etik seorang blogger harus jujur dan adil dalam mengumpulkan, melaporkan, dan menafsirkan informasi. Salah satunya blogger tidak elok melakukan plagiat. ●

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 Komentar

  1. Ping-balik: ufabtb
  2. Ping-balik: IVF
  3. Ping-balik: Study in Africa
  4. Ping-balik: useful reference