KATANDA.ID, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) kembali menyelenggarakan penganugerahaan BUMD Awards 2023.
Pemberian anugerah BUMD Awards 2023 dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berlangsung, Jumat (29/9) di Hotel Grand Sahid Jakarta.
Dalam keterangan pers Ditjen Keuda menyebutkan, guna memperkuat dan meningkatkan kinerja BUMD dan menciptakan iklim kompetitif Kemendagri) melalui Direktorat Kemderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) menyelenggarakan penganugerahaan BUMD Awards dan Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD Seluruh Indonesia tahun 2023.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Agus Fatoni dalam sambutannya menyampaikan, saat ini jumlah BUMD yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebanyak 1.056 BUMD.
Jumlah BUMD terdiri dari 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD), 212 BPR milik Pemda, 360 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 13 BUMD Agro, 17 Penjaminan Kredit Daerah, 43 BUMD Migas, 28 BUMD Pasar, 13 BUMD Pariwisata dan 344 BUMD Aneka Usaha.
Tujuan dari penilaian melalui BUMD Awards menurut Agus Fatoni adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola dan kinerja BUMD dan melakukan penilaian kinerja BUMD.
Tujuan lainnya, untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola BUMD, menciptakan iklim kompetitif antar BUMD, meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan usaha BUMD , meningkatkan sinergi antar BUMD, asosiasi BUMD, BUMD dan Pemerintah Daerah dan steakholder lainnya, serta mendorong Pemerintah Daerah dan BUMD untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
BUMD Award 2023 menurut Agus Fatoni dilaksanakan kerjasama Kemendagri dengan Asosiasi BUMD seluruh Indonesia dan didukung penuh oleh PT Taspen.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menyerahkan penghargaan BUMD Award 2023 kepada salah satu pemenang. (FOTO : Puspen Kemendagri)
Ditjen Keuda Agus Fatoni juga menyampaikan bahwa, dalam penilaian BUMD Awards 2023 terdapat beberapa kriteria penilaian, di antaranya yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat, berkinerja baik, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan pelayanan publik, serta memiliki inovasi dan sinergi dengan steakholder lainnya.
Dalam penilaian BUMD Awards 2023 Ditjen Keuda melibatkan tim penilai melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenkeu, BPKP, KPK, Kemitraan dan pimpinan Media Nasional. Tim juri diketuai oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir. Anggota tim tersebut meliputi Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Direktur jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Deputi Bidang kelembagaan dan Tatalaksana KemenPAN-RB, serta Deputi Bidang Akuntansi Negara BPKP.
Anggota lainnya yakni Kepala BPSDM, Direktur Eksekutif Kemitraan, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Direktur Utama PT Tempo, serta Direktur Utama dan Pemimpin Redaksi PT CNN Indonesia.
“Tahapan dan proses sudah dilaksanakan sejak awal tahun, mulai dari penilaian di tingkat provinsi, kemudian juga masukan dan saran dari asosiasi”, kata Agus Fatoni.
Sementara itu pada Rakor BUMD menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan materi Pengawasan sebagai pengungkit optimalisasi BUMD; Kepala Badan Pangan Nasional, dengan materi Peran BUMD dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. (ril/mas)
