KATANDA.ID, Palembang – Ratusan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) memberikan kartu merah kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sebagai bentuk protes terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan yang dinilai masih lambat.
Aksi tersebut dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsri. Selain memberikan kartu merah, mahasiswa juga menyampaikan lima sikap dan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait penanganan karhutla dan dampak asap yang dirasakan masyarakat.
Lima tuntutan tersebut yakni memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan serta melakukan audit terhadap wilayah gambut yang rawan terbakar. Mahasiswa juga mendorong transparansi anggaran bantuan presiden (Banpres) dan seluruh anggaran yang berkaitan dengan penanganan karhutla.
Selanjutnya, mahasiswa meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang terdampak asap serta memastikan kebutuhan layanan kesehatan terpenuhi.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang terlibat dalam karhutla. Selain itu, mereka meminta adanya pemantauan dan penanggulangan jangka panjang untuk memastikan pemulihan lahan berjalan baik, termasuk menjaga kondisi lahan gambut dan mencegah kebakaran berulang.
Ketua BEM Unsri, Muhamad Gebri Valensyah, mengatakan pemberian kartu merah tersebut merupakan bentuk peringatan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar lebih serius menangani persoalan karhutla.
“Ini sebagai peringatan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat Sumatera Selatan sudah tidak kuat lagi menahan udara yang tidak sehat,” ujar Gebri.
Menurut dia, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pemerintah juga harus melakukan pemulihan terhadap lahan gambut yang terbakar agar tidak kembali menjadi sumber kebakaran.
“Lahan gambut ini tidak hanya selesai dengan sebatas dipadamkan. Ketika dipadamkan, masih ada gambut-gambut yang kering dan masih bisa memicu kebakaran,” katanya.
Gebri menilai pemerintah perlu memastikan lahan gambut tetap basah sehingga risiko terjadinya kebakaran berulang dapat ditekan. Ia juga meminta pemerintah segera menangani dampak asap yang dirasakan masyarakat.
Terkait anggaran, mahasiswa mendorong adanya transparansi penggunaan Banpres maupun anggaran lainnya yang dialokasikan untuk penanganan karhutla, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Transparansi ini supaya penanggulangan tidak hanya menunggu waktu, tetapi bisa dipercepat. Ini bukan untuk pemerintah atau kami, tetapi untuk masyarakat Sumatera Selatan yang kami sayangi,” ujarnya. (*)
