KATANDA.ID, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menyampaikan bahwa Sumsel akan menjadi salah satu wilayah uji coba penggunaan teknologi pengurai asap berbasis dry ice atau es kering. Teknologi ini merupakan inovasi hasil kerja sama Indonesia dengan Thailand yang diarahkan untuk membantu mengatasi dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal tersebut disampaikan Herman Deru usai mengikuti rapat melalui konferensi video (zoom meeting) bersama Presiden Prabowo Subianto di Ruang Rapat Griya Agung, Palembang, Senin (12/10/2026).
Menurut Herman Deru, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait pemanfaatan inovasi teknologi pengurai asap tersebut. Penggunaannya akan diprioritaskan di lokasi strategis, seperti bandara dan lapangan udara milik TNI.
“Kita bahagia karena Presiden sudah menginstruksikan adanya inovasi baru melalui kerja sama Indonesia dengan Thailand mengenai pengurai asap. Minimal, di tempat-tempat strategis seperti bandara dan lapangan udara TNI akan menggunakan teknologi dry ice,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Herman Deru juga mendengar laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai penurunan kondisi karhutla di Sumsel. Dengan kondisi tersebut, perhatian kini diarahkan pada penanganan dampak asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah.
Herman Deru menjelaskan bahwa luas lahan yang terbakar dan dampak asap merupakan dua persoalan berbeda yang perlu ditangani secara terpisah.
Berdasarkan data terbaru yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, luas area terbakar di Sumsel disebut tersisa sekitar 6,9 hektare, dari total luas wilayah provinsi yang mencapai sekitar 278,75 juta hektare.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa karhutla di Sumsel relatif terkendali. Namun, dampak asap masih menjadi perhatian utama pemerintah.
“Namun, persoalan asap masih menjadi perhatian utama. Artinya, kondisi karhutla tidak banyak, tetapi asap yang mengepung kita,” ujar Herman Deru.
Setelah kondisi asap mulai terkendali, pemerintah akan mengalihkan fokus pada upaya pencegahan karhutla agar kejadian serupa dapat diminimalkan pada masa mendatang.
Herman Deru menegaskan, upaya pencegahan membutuhkan dukungan kebijakan nasional dan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara sendiri. Salah satu langkah yang disampaikan Presiden adalah penguatan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi kebakaran hutan dan lahan.
Saat ini, Sumsel memiliki kawasan hutan sekitar 3,6 juta hektare, tetapi hanya didukung sekitar 50 personel Polhut.
“Polhut ini adalah mata dan telinga di lapangan yang bisa mendeteksi secara langsung. Presiden menyampaikan rencana pengangkatan 70 ribu personel ke depan. Mudah-mudahan Sumatera Selatan mendapat tambahan kuota untuk pengamanan hutan, termasuk mendeteksi api,” jelasnya.
Selain penanganan karhutla dan dampak asap, Pemerintah Provinsi Sumsel juga menyiapkan sejumlah bantuan bagi masyarakat terdampak. Bantuan tersebut mencakup pelayanan melalui posko kesehatan serta dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Bantuan UMKM akan disalurkan melalui Dinas Koperasi dan UMKM dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan,” katanya.
Herman Deru menambahkan, titik karhutla yang masih tersisa di Sumsel berada di kawasan gambut, antara lain di wilayah Pulau Beruang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan Muara Medak, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Untuk menangani titik api tersebut, pemerintah terus melakukan upaya pemadaman dengan dukungan pasokan air (water supply) dan peralatan pemadaman.
Ia berharap sisa luasan terbakar sekitar 6,9 hektare tersebut dapat segera dituntaskan. Dengan demikian, penanganan selanjutnya dapat lebih difokuskan pada pengurangan dampak asap dan penguatan sistem pencegahan karhutla pada masa mendatang.
Rapat melalui konferensi video bersama Presiden Prabowo Subianto tersebut turut diikuti Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Bupati Banyuasin Askolani, Bupati OKI Muchendi Mahzareki, Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.
Rapat tersebut juga diikuti Gubernur Kalimantan Tengah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (*)
