KATANDA.ID, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menginisiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) di Sumsel sebagai langkah memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada masa mendatang, khususnya di kawasan gambut.
Inisiatif tersebut diwujudkan dengan mengundang langsung Kepala BPGMN, Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc., beserta jajaran untuk membahas berbagai persoalan pengelolaan gambut sekaligus memperkuat koordinasi lintas pemerintahan dalam mencegah karhutla yang selama ini kerap bermula dari kawasan gambut. Rakornas tersebut digelar di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Kamis (29/10/2026).
Inisiatif Gubernur Herman Deru ini menjadikan Rakornas tersebut sebagai agenda koordinasi perdana yang dilaksanakan di luar kantor sejak Kepala BPGMN dilantik oleh Presiden pada 15 Oktober 2026.
Sumsel dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki kepentingan besar dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan gambut. Sekitar 10 persen kawasan gambut nasional berada di provinsi ini.
Herman Deru mengatakan, persoalan karhutla perlu disikapi secara lebih serius dan menyeluruh, tidak hanya ketika kebakaran terjadi, tetapi juga melalui upaya pencegahan dengan mengidentifikasi berbagai faktor penyebabnya.
“Kita ingin lebih serius dalam menyikapi masalah karhutla. Karena itu, kita menginisiasi Rakornas ini agar bersama-sama dengan Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan dapat mengaktifkan organisasi ini terlebih dahulu,” ujar Herman Deru.
Ia menjelaskan bahwa Sumsel sebelumnya telah memiliki Tim Restorasi Gambut dan Mangrove Daerah (TRGD). Keberadaan tim tersebut tetap dipertahankan, tetapi pelaksanaan kegiatannya sempat terkendala karena lembaga induknya tidak aktif sehingga dukungan pendanaan tidak dapat dilakukan.
Melalui penguatan kembali kelembagaan BPGMN, Herman Deru berharap pengelolaan gambut dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan struktur organisasi dan pendanaan yang memadai. Ia menargetkan kelembagaan tersebut dapat semakin aktif pada awal tahun mendatang.
Herman Deru menegaskan, Rakornas ini juga menjadi forum untuk mengidentifikasi akar persoalan karhutla, mulai dari kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan, kerusakan kawasan gambut, hingga pelanggaran oleh pihak-pihak yang membuka lahan dengan cara membakar, baik dalam skala kecil maupun besar.
“Bagaimana cara kita menangani gambut ini agar dapat mencegah kebakaran hutan? Inilah yang kita bahas melalui Rakornas untuk mengurai terlebih dahulu persoalannya, apakah berasal dari kebiasaan masyarakat, kerusakan yang sudah terjadi, atau adanya pelanggaran dalam pembukaan lahan dengan cara membakar,” katanya.
Ia menambahkan, upaya pencegahan karhutla harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota, terutama daerah yang memiliki kawasan gambut dan berpotensi mengalami kebakaran.
Pemerintah Provinsi Sumsel, lanjutnya, akan terus mempertahankan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan gambut, termasuk menjaga keberadaan personel yang selama ini terlibat dalam penanganan persoalan tersebut.
Selain penguatan kelembagaan dan koordinasi, Herman Deru juga menekankan pentingnya menjaga kondisi gambut agar tidak mengering. Salah satu langkah yang perlu diperhatikan adalah menjaga ketinggian muka air gambut agar tidak berada di bawah 0,4 meter serta memastikan air tetap tertahan melalui penerapan sekat kanal.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kelembapan gambut sehingga risiko kebakaran dapat ditekan.
Herman Deru berharap, selama dua hari pelaksanaan Rakornas, seluruh peserta dapat membahas persoalan pengelolaan gambut secara mendalam sekaligus merumuskan langkah konkret untuk mencegah karhutla pada masa mendatang.
Selain diskusi dan pemaparan dari BPGMN, kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) untuk melihat kondisi lapangan dan membahas langkah penanganan gambut secara lebih konkret.
“Harapan kita, selama dua hari ini kita bisa membahas persoalan tersebut, melihat contoh langsung, dan mendiskusikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Besok juga akan ada kunjungan langsung ke OKI sehingga upaya penanganan gambut ini bisa kita bahas lebih lanjut,” tutupnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Herman Deru juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rakornas BPGMN di Sumsel. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan karhutla, khususnya di kawasan gambut.
Herman Deru mengatakan, kehadiran BPGMN di Sumsel memiliki arti penting bagi pemerintah daerah. Ia bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel turut hadir dalam kegiatan tersebut karena menilai Rakornas ini menjadi kesempatan untuk membahas secara serius persoalan pengelolaan gambut dan penanganan karhutla.
Ia menjelaskan, dalam sekitar dua tahun terakhir, Badan Restorasi Gambut (BRG) tidak aktif karena masa penugasannya ditetapkan selama empat tahun dan tidak diperpanjang sehingga kelembagaannya mengalami kevakuman.
Karena itu, Herman Deru menyambut baik kebijakan Presiden yang menghadirkan nomenklatur baru melalui BPGMN, dengan kedudukan langsung di bawah Presiden.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPGMN yang berkenan melaksanakan Rakornas di Sumsel. Herman Deru berharap hasil koordinasi nasional tersebut dapat menjadi acuan dalam penyempurnaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPGMN agar pengelolaan gambut dan mangrove dapat berjalan lebih optimal.
Lebih lanjut, Herman Deru mengungkapkan bahwa Sumsel menjadi salah satu provinsi prioritas dalam penanganan karhutla pada tahun ini. Selama kurang lebih tiga bulan, masyarakat harus menghadapi situasi dilematis akibat dampak asap karhutla.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena sebagian besar kejadian karhutla di Sumsel berkaitan dengan kawasan gambut. Luas lahan gambut di Sumsel tercatat lebih dari 1,2 juta hektare, sedangkan total Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) mencapai sekitar 2,09 juta hektare.
Kawasan gambut tersebut tersebar di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara (Muratara). Kabupaten OKI menjadi daerah dengan kawasan gambut terluas, yakni lebih dari 600 ribu hektare.
Dengan kondisi dan luasan tersebut, Herman Deru menilai Sumsel memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap karhutla. Terlebih, masih terdapat masyarakat yang membuka lahan dengan cara yang kurang tepat.
Oleh karena itu, ia berharap pelaksanaan Rakornas BPGMN dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjaga kawasan gambut serta mencegah terulangnya karhutla di Sumsel pada masa mendatang.
Sementara itu, Kepala BPGMN Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc., membenarkan bahwa inisiatif Gubernur Herman Deru untuk menggelar Rakornas tersebut menjadikannya sebagai kegiatan Rakornas pertama yang ia ikuti di luar kantor sejak dilantik.
Ia menilai Rakornas ini sangat strategis karena kejadian karhutla pada tahun ini memberikan pelajaran penting. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi, proses saling belajar dan bertukar pengalaman, serta penyatuan pandangan dalam penanganan karhutla.
Menurutnya, di sejumlah daerah, seperti Kalimantan dan Sumsel, intensitas karhutla cukup tinggi sehingga diperlukan penanganan serius, termasuk peningkatan kewaspadaan dan langkah antisipasi. Upaya tersebut dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada musim kemarau panjang di masa mendatang.
“Rakornas ini untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang,” ujarnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Kepala BPGMN Mayor Jenderal TNI Sriyanto, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang diwakili oleh Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Adhi Indra Hermanu, perwakilan Provinsi Riau, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana, serta sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel lainnya. (*)
