KATANDA.ID – Adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI di Jakarta, Senin (5/12) mengungkapkan bahwa nasib pabrik pupuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh sedang di ujung tanduk gara-gara pasokan gas terancam terhenti.
Menurut Erick, permasalahan yang sedang dihadapi PIM menjadi fokus Kementerian BUMN. “Mengenai Aceh, yang pasti yang sekarang kita didorong oleh pemerintah memastikan PIM ini tetap produksi dan kami juga masih kesulitan gas terus terang. Ini Januari bisa mati lagi kalau gasnya belum dapat lagi,” katanya.
Media massa pun ramai menulis beritanya. Ada yang memasang judul berita “Pabrik Pupuk BUMN Terancam Mati Januari 2023 Kekurangan Gas.” Bayangkan apa yang terjadi jika ancaman tersebut terbukti pada 2023? Jika pabrik pupuk mati, dampaknya bisa merembet kemana-mana. Tentu yang terkait dengan ketahanan pangan nasional.
Menjawab kegelisahan, keresahan, ancaman atau apa pun namanya terkait pasokan gas sebagai bahan baku industri pupuk, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan kebutuhan gas untuk industri pupuk dapat terpenuhi.
Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi di Jakarta mengatakan, “Sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gas domestik, kami memastikan pasokan gas untuk domestik di tahun 2023 akan terpenuhi dan mendapatkan prioritas.”
Berdasarkan perhitungan SKK Migas, kemampuan pasokan gas untuk tahun 2023 akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, mengingat saat ini sudah onstream proyek strategis nasional (PSN) hulu migas Jambaran Tiung Biru yang dioperasikan Pertamina Cepu di Bojonegoro dan proyek MBA-MDH yang dioperasikan HCML di Madura.
Menurutnya, dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan domestik, SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) terus meningkatkan alokasi pasokan gas untuk domestik yang prosentasenya terus meningkat. Jika tahun 2003 realisasi penyaluran gas untuk domestik sebesar 25 persen, maka di tahun 2021 meningkat menjadi 64 persen, dan saat ini di tahun 2022 sudah mencapai 69 persen.
Khusus kebutuhan pasokan gas industri pupuk tahun 2023, Kurnia Chairi, mengatakan, “Berdasarkan perhitungan SKK Migas, kebutuhan gas untuk industri pupuk tahun 2023 dapat terpenuhi. Seperti posisi pasokan gas untuk Pusri Palembang dengan kebutuhan gas 190 MMSCFD statusnya terpenuhi. Pupuk Kujang Cikampek kebutuhannya 101 MMSCFD statusnya terpenuhi. Kemudian kebutuhan Petrokimia Gresik sebesar 141 MMSCFD statusnya terpenuhi.”
Untuk Pupuk Kalimantan Timur (PKT) kebutuhannya 335 MMSCFD statusnya terpenuhi. Demikian pula kebutuhan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) 2 di Aceh kebutuhannya 50 MMSCFD statusnya terpenuhi.
“Sedangkan untuk pabrik PIM1, yang baru di-reaktivasi telah terpenuhi kebutuhan gasnya hingga Desember 2022. Untuk kebutuhan tahun 2023, semula PIM merencanakan melalui impor, namun tingginya harga internasional saat ini dapat membuat proyek menjadi tidak ekonomis,” ujar Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas.
Sementara itu berdasarkan neraca gas Indonesia tahun 2023, kebutuhan volume pasokan gas PIM1 sekitar 55 MMSCFD dapat dipenuhi dari potensi uncommitted kargo tahun 2023 sebanyak sembilan kargo, yang bisa digunakan antara lain untuk memenuhi kebutuhan gas PIM1 yang berkisar lima kargo. Jumlah uncommitted kargo tersebut, belum termasuk potensi tambahan pasokan gas dari Tangguh Train 3 yang akan melakukan proses decommissioning pada awal 2023.
Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi menjelaskan, sebelumnya saat pabrik PIM1 dilakukan pengujian re-aktivasi tahun ini, SKK Migas telah memenuhi kebutuhan pasokan gas saat itu sesuai pengajuan yang diberikan sebesar dua kargo. “Jika tahun 2023 membutuhkan gas, dapat dipenuhi dari uncommitted kargo karena uncommitted kargo masih lebih besar dibandingkan kebutuhan PIM2,” ujarnya.
Daftar Pasokan Gas industri pupuk dan KKKS pemasok :
- PT Pusri Palembang (PSP) kebutuhan gas 190 MMSCFD statusnya terpenuhi. Pasokan berasal dari KKKS Medco E&P Corridor, Pertamina EP, Medco E&P South Sumatera dan Lematang serta Tropik Pandan.
- Pupuk Kujang Cikampek (PKC) kebutuhannya 101 MMSCFD statusnya terpenuhi. Pasokan berasal dari KKKS Pertamina EP Jawa Barat, PHE ONWJ dan Pertamina EP Sumsel melalui PGN.
- Petrokimia Gresik (PKG) kebutuhannya 141 MMSCFD statusnya terpenuhi. Pasokan berasal HCML lapangan MDA – MBH, MAC dan BD, Pertamina EP Cepu dan Kangean Energi.
- Pupuk Kalimantan Timur (PKT) kebutuhannya 335 MMSCFD statusnya terpenuhi berasal dari KKKS Eni Muara Bakau, Eni East Sepinggan, PHKT, PHSS dan PHM serta Chevron Rapak dan Makassar Strait.
- Pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM)2 kebutuhannya 50 MMSCFD statusnya terpenuhi melalui pasokan dari KKKS Medco E&P Malaka dan PHE NSO serta PEMA Global Energi.
- Pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM)1 yang baru di-reaktivasi telah terpenuhi kebutuhan gas-nya hingga Desember 2022. Untuk kebutuhan tahun 2023, semula PIM merencanakan melalui impor, namun tingginya harga internasional saat ini dapat membuat proyek menjadi tidak ekonomis.
Pasokan Gas Kurang
Kelangkaan, kekurangan atau terancamnya pasokan gas bagi industri pupuk bukanlah isu baru yang terjadi pada 2022. Masalah ini sudah ada sejak lama (ini bisa ditelusuri dari jejak digital tentang pasokan gas). Isu yang selalu muncul berkaitan dengan gas untuk industri pupuk dalam negeri adalah kenaikan harga dan berkuranganya pasokan gas.
Misalnya tahun 2004 beragam berita masalah gas untuk industri pupuk bermunculan. Media massa memberitakan, “Pasokan Gas ke Pabrik Tak Jelas” atau “Industri Pupuk Minta Komitmen Pemerintah soal Kepastian Pasokan Gas.” Juga desakan yang menyatakan, ”Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Jadi Prioritas.”
Masalah kelangkaan pasokan gas ini bukan sekedar menjadi isu di media massa tapi juga bergulir ke parlemen. Lalu di DPR produsen pupuk minta pemerintah penuhi pasokan gas. Jadi masalah ancaman ketiadaan pasokan gas bagi industi pupuk adalah lagu lama yang diputar-putar kembali. Jadi masalah ini industri pupuk tahu, produsen migas tahu, pemangku kebijakan dan regulator tahu sampai pengawas (parlemen) sudah tahu.
Pemerintah sebagai pemegang regulasi sudah tahu masalah kelangkaan pasokan gas untuk industri pupuk. Yang terbaru, Pemerintah Indonesia menempatkan industri pupuk sebagai salah satu sektor yang mendapatkan insentif melalui penurunan harga gas sesuai Peraturan MenteriESDM No. 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, dan Keputusan Menteri ESDM No. 89K Tahun 2020 jo No. 134K Tahun 2021 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.
Untuk harga gas tahun 2022 diasumsikan menggunakan harga gas sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 134.K/HK.02/MEM.M/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Melalui aturan ini juga diatur harga gas bumi penyesuaian, tarif penyaluran dan harga gas bumi tertentu di plant gates serta volume gasnya.
Selain itu dalam laporan tahunan 2021 PT Pupuk Indonesia menyebutkan, khusus untuk memenuhi kebutuhan gas industri pupuk, PT Pupuk Indonesia sebagai holding dana anak perusahaan di bawahnya telah memiliki perjanjian signifikan dan perikatan untuk pengadaan gas bumi dengan menandatangani perjanjian pengadaan gas bumi untuk produksi pupuk dengan pihak berelasi dan pihak ketiga dengan kapasitas volume gas sebesar 39 MMSCFD hingga 3.275 MMSCFD. Perjanjian pengadaan gas bumi tersebut berlaku efektif dalam kurun waktu hingga 31 Oktober 2030.
Di tengah tekanan pandemi Covid-19, adanya fasilitas penurunan harga gas bumi tertentu tersebut, diharapkan beban subsidi pupuk dapat diturunkan sekaligus meningkatkan penerimaan pajak. Di sisi lain, insentif ini akan terus menjamin ketersediaan pupuk bagi pelanggan khususnya sektor pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Pandemi Covid-19 yang melanda dunia membuat beberapa negara melakukan lockdown yang berdampak pada peningkatan harga komoditas pupuk akibat adanya penyesuaian pada supply dan demand di pasar dan terjadinya kenaikan harga gas bumi di beberapa negara yang berdampak pada kenaikan harga produk turunan dari gas bumi termasuk pupuk.
Pada salah satu anggota holding PT Pupuk Indonesia yaitu PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) dalam laporan tahunan 2020 mnyebutkan bahwa dalam menghadapi sejumlah kendala dan tantangan, mulai dari harga bahan baku berupa gas alam yang semakin mahal ditambah kinerja pabrik amonia PUSRI-III yang sudah menurun dengan tingkat efisiensi yang rendah hingga masuknya pupuk impor dengan harga yang lebih murah. Untuk mengatasi hal tersebut, PUSRI melakukan kajian gasifikasi batu bara sebagai pengganti bahan bakar gas menjadi batu bara dengan STG Boiler Batu Bara dan melakukan revitalisasi Pabrik P-III dan P-IV menjadi Pabrik P-IIIB.
Dengan strategi itu tersebut pabrik pupuk tertua di Indonesia ini melakukan penghematan konsumsi gas bumi sebesar ±25%, sehingga rasio konsumsi energi gas di Pabrik P-III dan P-IV menjadi lebih efisien. Untuk amoniak dari ±42 MMBTU/ton menjadi ±31,49 MMBTU/ton danurea dari ± 34 MMBTU/ton menjadi±23,07 MMBTU/ton di Pabrik P-IIIB.
Khusus PT Pusri ke depan seharusnya untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas bumi tidak lagi terkendala dengan ditemukannya cadangan gas baru Blok Sakakemang di Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan mencapai 2 triliun kaki kubik (TCF). Menurut data SKK Migas, temuan gas Blok Sakakemang ini ada dalam area giant discovery dan merupakan temuan cadangan gas terbesar keempat di dunia sepanjang 2018-2019. PT Pusri mencatat temuan sumber gas baru tersebut sebagai peluang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pupuk.
Hanya dengan dukungan dan komitmen suplai gas bumi dari industri migas maka poduksi dari industri pupuk akan aman dan ketahanan pangan nasional terus terjaga. Semoga lagu lama tentang kelangkaan dan ancaman tidak adanya pasokan gas untuk industri pupuk tidak lagi terdengar. Indonesia kaya sumber gas alam untuk pasokan industri dalam negeri. (maspril aries)
