KATANDA.ID, Lubuklinggau – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) VIII menggelar reses tahap I masa sidang II tahun 2025. Reses ini berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 9-12 Februari 2025, di wilayah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara.
Sebanyak tujuh anggota DPRD Sumsel Dapil VIII turut serta dalam kegiatan reses ini, yaitu Bembi Perdana, H. Hendra Gunawan, H. Toyeb Rakembang, Hj. Rita Suryani, Elvaria Novianti, dan Rica N.
Di Kota Lubuklinggau, reses dilakukan di empat lokasi, yaitu Kelurahan Puncak Kemuning, Kelurahan Megang, Kelurahan Kali Serayu, dan Kelurahan Satelit, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, pada Rabu, 12 Februari 2025. Acara ini dihadiri oleh Camat, Lurah, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kepemudaan, serta warga setempat.
Bembi Perdana, yang juga merupakan anggota Komisi III DPRD Sumsel, menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional yang dilakukan tiga kali dalam setahun untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Jadi ini merupakan reses kedua kali semenjak dilantik di bulan September lalu, dalam rangka menyerap dan mendengar aspirasi serta keluhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa reses adalah momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan yang mereka hadapi kepada anggota DPRD Sumsel. Selain menampung aspirasi, reses juga menjadi kesempatan bagi anggota dewan untuk menyampaikan laporan terkait program-program pemerintah yang telah berjalan.
“Tugas anggota DPRD Sumsel dalam reses adalah menerima aspirasi masyarakat untuk mengusulkan pembangunan di sekitar kelurahan atau kecamatan agar bisa direalisasikan, serta memantau dan mengevaluasi realisasi pembangunan pemerintah di Dapil VIII Mura, Lubuklinggau, dan Muratara,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, seperti jalan rusak, drainase mampet, BPJS Kesehatan, bantuan UMKM, lampu jalan, pemasangan nama jalan, hingga kelangkaan LPG 3 kilogram.
Menanggapi hal itu, Bembi Perdana dari Fraksi PKS menyatakan bahwa masalah infrastruktur, seperti jalan, siring, lampu penerangan, dan penamaan jalan, memang menjadi keluhan utama di Kelurahan Puncak Kemuning. Semua masukan dari warga akan ditampung untuk dicarikan solusinya.
“Dan insya Allah saya sendiri akan mengadakan penamaan dari jalan-jalan tersebut, sebab saya sendiri sebagai warga Kelurahan Puncak Kemuning kadang bingung masuk ke wilayah ini,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa beberapa usulan infrastruktur dapat segera ditindaklanjuti karena berkaitan dengan kewenangan Kota Lubuklinggau. Namun, jika membutuhkan dana yang besar, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota.
“Meski kita pahami juga ada efisiensi anggaran cukup besar dari pusat,” ungkapnya.
Selain itu, ada beberapa permasalahan lain yang dapat segera ditindaklanjuti secara pribadi.
“Kami sempat juga berkomunikasi dengan Sekwan Provinsi Sumsel, di mana kami mempunyai hak untuk menentukan pokir yang nantinya dituangkan dalam SIPD. Ditunggu sampai akhir 28 Februari, jadi kami punya password dan ID sendiri,” pungkasnya. (Mil)
