KATANDA.ID, Palembang – Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palembang dalam memperkuat pencegahan, pemadaman, pemantauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap. Berbagai langkah antisipasi telah disiapkan, mulai dari pengerahan personel, kesiapan sarana pemadam kebakaran, pembentukan posko kesehatan, hingga pemantauan kualitas udara selama kondisi darurat karhutla.
Komitmen tersebut disampaikan Ratu Dewa usai menghadiri Rapat Bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI terkait Penanganan Karhutla di Griya Agung, Rabu (14/10/2026). Rapat tersebut dihadiri Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, serta jajaran terkait.
Dalam rapat tersebut, Ratu Dewa menyampaikan kondisi terkini kebakaran lahan di Kota Palembang sekaligus berbagai kesiapan pemerintah kota dalam menghadapi dampak kebakaran dan kekeringan. Ia menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, TNI-Polri, serta seluruh unsur terkait.
Pemerintah Kota Palembang terus berkomitmen melaksanakan langkah pencegahan, pemadaman, pemantauan titik rawan, dan perlindungan masyarakat. Ratu Dewa juga mengharapkan penguatan dukungan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana, penambahan dukungan personel, serta kebutuhan operasional penanganan karhutla.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar kebakaran lahan dapat segera dikendalikan dan dampaknya terhadap kesehatan maupun aktivitas masyarakat dapat diminimalkan.
Berdasarkan data Pemerintah Kota Palembang, selama periode Januari hingga 13 Oktober 2026 tercatat sebanyak 741 kejadian kebakaran lahan dengan luas area terdampak sekitar 358,28 hektare.
Kecamatan Kertapati menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, yakni 138 kejadian, disusul Alang-Alang Lebar sebanyak 113 kejadian, Sematang Borang 106 kejadian, Gandus 93 kejadian, dan Sukarami 86 kejadian.
Sementara itu, kelurahan dengan kejadian terbanyak meliputi Talang Kelapa sebanyak 56 kejadian, Bukit Baru 49 kejadian, dan Karya Jaya 48 kejadian.
Ratu Dewa juga menyoroti delapan kelurahan yang mengalami kebakaran lahan berulang, yaitu Keramasan, Karya Jaya, Gandus, Pulokerto, Bukit Baru, Siring Agung, Sukamulya, dan Karya Mulya.
Di Kelurahan Keramasan, kebakaran berulang tercatat sebanyak 18 kali di Jalan Mayjend Satibi Darwis dan 12 kali di Jalan Mayjend Yusuf S. Adapun di Kelurahan Gandus, Jalan Talang Kepuh tercatat mengalami 15 kali kejadian berulang.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemkot Palembang untuk memperkuat patroli, pemantauan, dan langkah pencegahan, terutama di wilayah yang memiliki riwayat kebakaran berulang.
Untuk mendukung penanganan di lapangan, Pemkot Palembang telah menyiapkan berbagai sarana dan peralatan pemadaman. Kesiapan tersebut meliputi 20 unit mobil pemadam kebakaran, tiga unit mobil pickup, tiga unit mobil rescue, lima unit mobil pompa, serta satu unit mobil angkut anggota.
Selain itu, tersedia dua unit pompa portable berkapasitas 23 HP, dua unit pompa portable berkapasitas 18 HP, dua unit pompa Alkon, serta 23 roll selang pemadam dengan berbagai ukuran, berikut nozzle dan perlengkapan pendukung lainnya.
Dari sisi personel, penanganan karhutla melibatkan 40 personel BPBD, 232 personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan per sif, 307 personel TNI-Polri, serta 286 personel kecamatan dan kelurahan.
Kesiapan tersebut diperkuat melalui posko siaga lapangan di 18 kecamatan, pemantauan dan pelaporan selama 24 jam, serta patroli di delapan kecamatan rawan dan lokasi yang berulang kali mengalami kebakaran.
Pemkot Palembang juga mengoptimalkan penguatan keamanan lingkungan melalui 1.605 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang tersebar di seluruh kelurahan. Selain itu, terdapat 327 kelompok sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan 160 di antaranya tercatat aktif.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, mempercepat penyampaian informasi ketika ditemukan titik api, serta mendukung upaya pencegahan sebelum kebakaran meluas.
Selain fokus pada pemadaman, Ratu Dewa menegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas Pemkot Palembang dalam menghadapi dampak kabut asap.
Hingga saat ini, pemerintah kota telah membentuk 68 posko kesehatan yang terdiri atas 18 posko kecamatan, 42 posko puskesmas, tujuh posko puskesmas pembantu (pustu), serta satu posko kesehatan bergerak berbentuk tenda yang saat ini berada di kawasan Talang Jambe.
Pemkot Palembang juga telah mendistribusikan sebanyak 138.267 masker kepada masyarakat melalui posko, kantor kecamatan, institusi, dan berbagai saluran pelayanan publik.
Upaya perlindungan tersebut menjadi penting mengingat kualitas udara Palembang dalam beberapa hari terakhir berada pada kategori berbahaya. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) tercatat sebesar 780 pada 11 Oktober, 595 pada 12 Oktober, dan kembali meningkat menjadi 793 pada 13 Oktober 2026.
Dampak terhadap kesehatan juga menjadi perhatian. Pada 13 Oktober 2026, tercatat 677 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) harian. Sementara itu, jumlah kasus ISPA sepanjang September mencapai 17.434 kasus, dan pada periode 1–13 Oktober tercatat sebanyak 7.742 kasus.
Kondisi ini mendorong Pemkot Palembang untuk terus mengintensifkan pelayanan kesehatan, distribusi masker, edukasi masyarakat, serta penyampaian informasi berkala mengenai kondisi udara dan langkah perlindungan diri.
Selain kebakaran lahan dan kabut asap, Pemkot Palembang turut mengantisipasi dampak kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat dan sektor pertanian.
Data yang disampaikan menunjukkan bahwa kekeringan berdampak terhadap 720 kepala keluarga di Kecamatan Sukarami, 58 kepala keluarga di Kecamatan Sematang Borang, dan empat kepala keluarga di Kecamatan Jakabaring.
Pada sektor pertanian, lahan sawah yang terdampak kekeringan meliputi 407 hektare di Kecamatan Gandus, 22 hektare di Kecamatan Ilir Barat I, dan 21,5 hektare di Kecamatan Kertapati.
Untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi, kondisi pasokan air bersih melalui Perumda Tirta Musi terus dipantau. Secara umum, produksi dan distribusi air bersih masih dalam kondisi aman dan terkendali, dengan kualitas air yang tetap stabil meskipun terdapat fluktuasi tingkat kekeruhan air baku.
Perumda Tirta Musi juga menyediakan hidran air di 16 lokasi instalasi pengolahan air (IPA) dan booster. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanggulangan karhutla, memudahkan pengisian mobil tangki dan mobil pemadam kebakaran, serta membantu penyediaan air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan.
Dalam menghadapi kondisi darurat karhutla dan kualitas udara yang memburuk, Pemkot Palembang telah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2026.
Kebijakan tersebut mengatur pembatasan kegiatan luar ruangan, kewajiban penggunaan masker, larangan pembakaran lahan dan sampah, serta penyesuaian pembelajaran daring dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara.
Pemkot juga terus melakukan pemadaman pada setiap titik kejadian, penyiraman di tempat pembuangan akhir (TPA), pemantauan kualitas udara, serta edukasi masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial.
Namun, penanganan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya akses menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, kejadian yang dapat berlangsung secara bersamaan, keterbatasan sumber air akibat kekeringan, serta kondisi angin dan lahan kering yang mempercepat penyebaran api.
Karena itu, Ratu Dewa menilai dukungan lintas sektor, penguatan peralatan, dan ketersediaan sumber air menjadi kebutuhan penting agar upaya pemadaman berjalan lebih efektif.
Dalam rapat tersebut, Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden RI memberikan perhatian serius terhadap penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Pemerintah pusat menekankan percepatan pemadaman, pendinginan area terdampak, patroli ulang, dan verifikasi untuk memastikan api benar-benar padam serta tidak kembali menyala.
Dudung juga memaparkan lima prioritas penanganan, meliputi percepatan pemadaman terutama di lahan gambut dan lokasi sulit dijangkau, penguatan operasi darat dan udara, peningkatan pencegahan berbasis data dan pemantauan, penegasan tanggung jawab pemegang izin usaha, serta penegakan hukum secara profesional dan tanpa tebang pilih.
Pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran juga perlu diperkuat dengan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, polisi hutan, dan masyarakat. Selain itu, keselamatan serta kesejahteraan petugas yang bekerja di lapangan menjadi perhatian dalam pelaksanaan operasi.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan perkembangan penanganan karhutla di wilayah Sumsel, termasuk upaya pengerahan sekitar 12.710 personel lintas instansi serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca yang hingga 13 Oktober 2026 telah mencapai 75 sorti.
Berdasarkan data pemantauan titik panas per 14 Oktober 2026, tercatat 821 titik panas di Sumatera Selatan, dengan sebaran terbanyak di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 625 titik, Banyuasin 126 titik, dan Musi Banyuasin 53 titik.
Herman Deru juga menyampaikan dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan upaya penanganan karhutla, termasuk pengembangan teknologi operasi udara dan upaya mengurangi dampak asap yang memengaruhi kualitas udara di Palembang dan wilayah sekitarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Ratu Dewa menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang akan terus memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Kesiapan armada, personel, posko kesehatan, distribusi masker, pemantauan udara, dan penyediaan air bersih menjadi bagian dari langkah terpadu untuk menghadapi karhutla sekaligus melindungi masyarakat.
Melalui koordinasi bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemkot Palembang berharap penanganan karhutla dapat berlangsung lebih cepat, terarah, dan efektif, sehingga risiko kebakaran berulang, kabut asap, serta dampaknya terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat dapat ditekan. (*)
