Prestasi Firdaus Komar
Pada beberapa kali pertemuan dengan sejumlah wartawan, sempat terjadi diskusi bagaimana memilih calon Ketua PWI Sumsel mendatang, selain dengan memperhatikan“bibit, bebet, dan bobot” juga harus memperhatikan track record calon tersebut, apakah dia akan mampu berprestasi seperti yang sudah dicapai Ketua PWI Sumsel periode 2019 – 2024 Firdaus Komar. Dengan melihat ke latar belakang calon tersebut, maka akan bisa kita ketahui sebatas apa prestasi yang akan dicapainya jika terpilih.
Saat saya bertanya, jika masa kepemimpinan Firdaus Komar sebagai Ketua PWI Sumsel diberi penilaian antara 1 – 10, berapa nilai yang tepat untuk diberikan. Banyak para anggota PWI di daerah menilai Firdaus Komar dengan berbagai programnya panatas diberi nilai rentang nilai 7,5 – 8. Ada yang memberi nilai enam, namun jumlahnya tak banyak. Memang penilaian seperti itu ada unsur subjektifitasnya.
Alasan mengapa kepemimpinan Firdaus Komar diberi nilai 8? Ada banyak program yang periode-periode sebelumnya tidak berjalan atau tidak ada, sekarang ada. Pada bidang kerjasama, banyak program yang bisa berjalan lancar. Seperti kerjasama dengan Balai Bahasa Sumsel atau Universitas Sriwijaya, khususnya bidang pendidikan bisa berjalan dan mendapat apresiasi berbagai pihak.

Pada bidang keagamaan ada berbagai kegiatan bisa berlangsung. Kemudian setiap Idul Adha sejak tahun pertama kepemimpinan Firdaus Kormar, jumlah hewan korban terus meningkat. Pada peningkatan kompetensi wartawan, bekerjasama dengan SKK Migas, PWI Sumsel sukses melaksanakan UKW semua jenjang atau tingkatan.
Tentu yang patut menjadi perhatian adalah renovasi gedung sekretariat PWI Sumsel di Jalan Supeno yang berubah eksterior dan interiornya dengan fasilitas yang terasa berbeda dibanding sebelumnya. Untuk keberhasilan program lainnya, bisa dinilai sendiri.
Mungkin saja ada yang sinis atau nyinir dengan artikel ini seraya mengatakan “Apa urusannya memilih Ketua PWI Sumsel dengan bibit, bebet dan bobot?” Artikel yang saya tulis di berbagai media massa sudah sering dikomentari dengan nyinyir dan itu menjadi hal yang biasa, karena yang berkomentar biasanya mereka yang itu-itu juga orangnya.
Seharusnya di lingkungan dunia tulis menulis atau komunitas pers, jika ingin berkomentar menjawab pendapat pihak lain, sudah ada sejak dulu ruang atau rubrik yang disebut “polemik”. Mari berpolemik secara cerdas dan santun, bukan berkoar-koar di media sosial (medsos). Jangan menjadi figur atau tokoh yang kata pepatah “tong kosong nyaring bunyinya”.
Atau seperti yang kerap disampaikan filosof Rocky Gerung (RG) di berbagai forum, untuk anda-anda yang memiliki ijazah atau gelar: “Ijazah adalah tanda anda pernah sekolah atau pergi ke sekolah, namun bukan bukti anda pernah berpikir dan belajar”. Makna kandungan pernyataan RG banyak benarnya. Ada yang menyatakan, pernyataan ini seakan-akan menggambarkan realita sekolah di era modern saat ini.
Marilah memilih Ketua PWI Sumsel yang baru pengganti Dr Firdaus Komar SPd, MSi dengan berpikir dan terpelajar, bukan dengan emosional apa lagi sampai menggunakan cara-cara di luar akal sehat seperti membenarkan praktek politik uang atau money politics yang mengukur pemilik hak pilih (suara) bisa dibayar dengan uang, entah rupiah entah dolar.
Jika dalam konteks praktek politik uang yang terkait dengan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (Pilkada), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) yang juga Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai pernah berpesan :
MARI BERIKAN SUARA, TANPA PAMRIH : “Jika anda bersedia dibayar Rp100.000 untuk memilih PASLON tertentu. Maka ketahuilah; Rp100.000 : 5 tahun =Rp20.000, 1 tahun (Rp20.000) : 12 bulan = Rp1.666 dan Rp1.666 : 30 hari = Rp55.5. Jadi harga diri dari harga suara anda = Rp55.5/hari. Lebih murah dari harga satu permen karet”. – “JANGAN BERHARAP NEGERI INI BEBAS KORUPSI KALAU SUARA ANDA BISA DIBELI”.
“Kita harus tulis sendiri perubahan”.
“Money Politics No, Yes PWI Sumsel Forever”. ©









